JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mengklarifikasi soal data kemiskinan di Jakarta yang sempat dipertanyakan karena tidak membandingkan sesuatu yang setara.
Kepala BPS DKI Jakarta, Syech Suhaimi, menjelaskan, pendataan yang dilakukan BPS memang selalu dilakukan dua kali dalam setahun, masing-masing mengacu pada kondisi per bulan Maret dan September.
Menurut Suhaimi, dalam setiap pengumuman data terbaru, pihaknya selalu mencantumkan data sebelumnya, baik data Maret maupun September.
Khusus saat pengumuman pada Juli lalu, Suhaimi menyebut pihaknya tidak hanya mengumumkan data per Maret 2016 saja, tetapi menyertakan juga data September 2015 dan Maret 2015.
Meski menyertakan data September dan Maret secara bersamaan, Suhaimi menyatakan pihaknya selalu menyarankan agar perbandingan dilakukan dalam periode yang sama, dalam hal ini data Maret seharusnya dibandingkan dengan Maret.
"Kalau Maret memang harus dibandingkan dengan Maret, September dengan September. memang lebih afdol begitu. Teori ekonomi memang begitu. Lebih bagus kalau mau melihat naik atau turun ya dilihat selama pereiode yang sama," kata Suhaimi kepada Kompas.com, Selasa (2/8).
Meski menyarankan agar perbandingan dilakukan dalam periode yang sama, Suhaimi mengatakan, pihaknya tidak bisa melarang apabila ada media yang membandingkan data Maret dengan September.
Situasi itulah yang disebutnya terjadi saat pengumuman pada Juli lalu.
"Jadi tolong diluruskan. Kami umumkan Maret 2015, September 2015, Maret 2016. Cuma mungkin teman-teman media biar heboh, dipakailah data yang September. Kami kan tidak bisa melarang. Karena tidak salah juga," ujar Suhaimi.
Berdasarkan angka kemiskinan yang dirilis BPS DKI Jakarta pada Juli lalu, disebutkan bahwa jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2016 mencapai 384,3 ribu orang (3,75%). Angka kemiskinan tersebut sedikit meningkat dibandingkan dengan keadaan pada September 2015 (3,61%), namun menurun jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2015 (3,93%).
Pasca rilis dari BPS, kemudian muncul pemberitaan yang menyebutkan angka kemiskinan di Jakarta meningkat.
Menurut Suhaimi, pasca munculnya pemberitaan itu, pihaknya sudah mengklarifikasi langsung ke Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama maupun Bank Indonesia mengenai data yang sebenarnya.
"Jadi BPS sama Gubernur dan BI tidak ada masalah," kata Suhaimi. (Alsadad Rudi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
