CLOSE [X]

KLHK tetapkan AZ tersangka perusak hutan lindung di Bangka Tengah

Jumat, 20 Maret 2020 | 19:35 WIB   Reporter: Vendi Yhulia Susanto
KLHK tetapkan AZ tersangka perusak hutan lindung di Bangka Tengah

ILUSTRASI. KLHK tetapkan AZ tersangka perusak hutan lindung di Bangka Tengah. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc.


KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) LHK menangkap dan menahan AZ (44 tahun), yang diduga merusak kawasan Hutan Lindung Lubuk Besar, Desa Beriga, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, (18/3). 

Tersangka yang bertempat tinggal di Desa Batu Beriga, Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung ini melakukan perusakan hutan dengan menebang pohon, dan memangkas tanah dengan alat berat.

Baca Juga: KLHK ungkap jaringan peredaran kayu Ilegal di Sumsel dan Jambi

“Kegiatan merusak itu sudah berlangsung sejak September 2019. AZ membuka kawasan hutan, menebang pohon, dan memangkas tanah perbukitan dengan alat berat. Berdasarkan olah lokasi kejadian pada 9 Maret 2020, lahan yang sudah rusak seluas 3,12 hektar dengan kedalaman 5-7 meter,” kata Direktur Penegakan Hukum Pidana KLHK Yazid Nurhuda dalam siaran pers yang diterima Kontan.co.id, Jumat (20/3).

AZ yang saat ini ditahan di Rutan Bareskim Polri, terancam hukuman pidana penjara maksimum 15 tahun, dan denda maksimum Rp 100 miliar. Dijelaskan Yazid, kasus ini berawal dari laporan masyarakat adanya pembukaan hutan dan penambangan dengan alat berat.

"Menindaklanjuti laporan itu, Tim Gakkum LHK, tanggal 7 Februari 2020, mengumpulkan bahan dan keterangan terkait kegiatan itu. Setelah mendapatkan cukup data, dan keterangan dari beberapa saksi, 26 Februari 2020, penyidik KLHK meningkatkan ke tahap penyidikan, hingga akhirnya menahan AZ tanggal 18 Maret 2020," terang Yazid.

Terhadap kasus ini, penyidik KLHK akan menerapkan multidoor dengan dua undang-undang terpisah, yaitu Undang-Undang No 18 Tahun 2013, dan Undang-Undang No 32 Tahun 2009. Penerapan dua undang-undang terpisah ini, untuk memberikan efek jera kepada pelanggar lingkungan hidup dan kehutanan.

Editor: Handoyo .

Terbaru