“Tetapi pada 2030 di kawasan timur Jakarta diprediksi akan terjadi kesulitan air baku, sehingga Kementerian PUPR tengah berusaha dapat menggandeng swasta untuk membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Sekarang pasokan air baku di situ sangat bergantung pada Waduk Jatiluhur,” kata Hadi.
Baca Juga: Pemerintah hanya menetapkan 24 kawasan TOD di Jabodetabek, ini rinciannya
Sementara itu, Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Abdul Kamarzuki mengatakan koridor timur Jakarta merupakan salah satu wilayah di Jabodetabek-Punjur yang menjadi kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan ekonomi.
Menurut dia, Perpres No. 60 Tahun 2020 seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola kawasan Jabodetabek-Punjur terutama yang menyangkut enam isu besar, yaitu banjir, ketersediaan air baku, kemacetan, permasalahan kawasan pesisir, pengaturan kawasan Pulau Seribu dan antisipasi pemindahan ibu kota negara (IKN).
“Terkait kawasan koridor timur Jakarta, fokus dari Perpres 60 adalah menyangkut ketersediaan air baku dan kemacetan. Oleh karena itu, jaringan jalur transportasi berbasis rel menjadi hal yang paling diandalkan. Selain itu, sudah ditetapkan juga 24 rencana titik pengembangan Transit Oriented Development (TOD) kota regional,” jelas pria yang akrab disapa Uki itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
