COVID-19 - JAKARTA. Kasus pandemi Covid 19 varian omicron terus meningkat. Terkait meningkatnuya kasus, Retno Listyarti, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melakukan survei singkat persepsi orangtua tentang pembelajaran tatap muka (PTM) ditengah melonjaknya kasus omicron di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten.
Survei singkat ini mengunakan aplikasi Google Drive dan diikuti oleh 1.209 partisipan. Survei berlangsung pada 4 – 6 Februari 2022 dan hanya meliputi ketiga wilayah, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten.
Survei singkat ini untuk mengetahui pandangan orangtua terkait kebijakan PTM 100% di wilayah PPKM level 1 dan 2. Juga usulan orangtua untuk perbaikan kebijakan PTM demi melindungi dan memenuhi hak-hak anak di masa pandemi, yaitu hak hidup, hak sehat dan hak atas pendidikan.
“Setiap kebijakan pendidikan, seharusnya mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, keselamatan anak di atas segalanya,” ujar Retno, dalam keterangan tertulis, Rabu (9/2).
Dalam survei terungkap, mayoritas orangtua menyetujui kebijakan PTM 100% meski kasus omicron terus meningkat di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Responden yang menyetujui kebijakan PTM 100 persen berjumlah 61%. Sedangkan yang tidak menyetujui kebijakan tersebut berjumlah 39%.
Meskipun jumlah yang tidak menyetujui lebih kecil, pemerintah tak boleh mengabaikan suara mereka. “Kelompok ini yang harus difasilitasi izin orangtua untuk anaknya mengikuti PTM di semua level PPKM Ketika kebijakan PTM 100%, izin orangtua tidak ada lagi, padahal ada 39% orangtua khawatir anak mereka, mengikuti PTM dan berharap dapat memilih serta dilayani PJJ," urai Retno.
Adapun alasan orangtua setuju PTM 100% meski terjadi lonjakan kasus adalah anak-anak sudah jenuh pembelajaran jarak jauh (PJJ). Dan malah sibuk dengan gadgetnya untuk memainkan game online ataupun media sosial. Jumlah ini sebanyak 25%.
Lalu anak-anak sudah terlalu lama PJJ, sehingga mengalami penurunan karena ketidak efektifan proses pembelajaran (50%, Dan kalau anak-anak dan sekolah menerapkan prokes ketat, maka penularan covid-19 bisa diminimalkan (15%). Paling kecil orangtua yang bekerja sulit mendampingi anak untuk PJJ (3%).
“Data tersebut menunjukkan alasan para orangtua yang menyetujui PTM 100% meskipun kasus covid sedang meningkat adalah mengkhawatirkanlearning loss. Mereka menilai PJJ kurang efektif sehingga anak-anak mereka menemui kesulitan memehami materi selama proses pembelajaran”, ungkap Retno.
Sementara mnyoritas orangtua yang tidak menyetujui kebijakan PTM 100% memiliki alasan kesehatan. Yaitu meningkatnya kasus covid, terutama omicron yang memiliki daya tular 3-5 kali lipat dari delta. Sehingga mereka tidak ingin anak-anaknya tertular.
Usulan para orangtua dalam survei ini tetaplah mendukung pelaksanaan PTM. Hanya saja mereka ingin kapasitasnya dikurangi menjadi 50%, mengingat sulitnya jaga jarak saat proses pembelajaran di dalam kelas dan dalam ruangan tertutup selama beberapa jam. “Ini beresiko tinggi penularan. Bahkan ada 25% orangtua yang ingin PTM dihentikan dahulu” ujar Retno.
“Suara orangtua yang meminta PTM dihentikan terlebih dahulu bisa menjadi pertimbangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,”imbuh Retno.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
