TARIF KRL - JAKARTA. Komunitas Pengguna KRL Jabodetabek (KRL Mania) menolak rencana pemerintah terkait pembedaan tarif KRL bagi orang kaya dan miskin.
Koordinator KRL Mania, Nur Cahyo menilai praktek pembedaan tarif hanya akan menyebabkan kerumitan. Selain kriteria yang tidak jelas, dikhawatirkan dapat memicu kekacauan karena ada yang merasa berhak untuk duduk atau perlakuan lebih lain.
"Akan ada keributan antara kaya dan miskin, yang diakibatkan kebijakan tersebut," terang Cahyo dalam keterangannya, Jum'at (30/12).
Karena itu kalau ada masalah terhadap besaran subsidi KRL Jabodetabek, KRL Mania mengusulkan kebijakan pengalihan subsidi dan kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Baca Juga: Soal Usulan Tarif KRL bagi Orang Kaya, KRL Mania Minta Jokowi Tegur Menhub
"Kalau tidak, Presiden dapat mempertimbangkan kebijakan pengganti yang lebih berpihak pada transportasi massal, APBN, dan iklim," jelas Cahyo.
KRL Mania berpendapat bahwa pengguna KRL dan angkutan umum massal lainnya sebenarnya adalah pahlawan transportasi, anggaran, dan iklim.
Cahyo berujar, pengguna KRL adalah mereka yang rela menggunakan angkutan umum untuk memperlancar jalan di Jabodetabek. Sebagian pengguna memilih meninggalkan kenyamanan kendaraan pribadi, dan berdesakan di KRL.
Selain itu, penggunaan transportasi massal seperti KRL mengurangi melonjaknya BBM Subsidi dan Kompensasi, yang tahun ini saja dianggarkan lebih Rp 260 triliun.
"Dapat dibayangkan lonjakan APBN jika pengguna KRL sejumlah sekitar 800 ribu beralih menggunakan kendaraan pribadi, serta mengisi Pertalite dan Biosolar subsidi," terang Cahyo.
Kemudian, pengguna transportasi umum KRL mampu mengurangi emisi karbon di Jabodetabek. Menurut data, total emisi karbon dari sektor Transportasi di Jakarta saja mencapai 182 juta ton. Pemakaian 1 liter mobil bensin mengeluarkan emisi sekitar 2,3 kg karbon.
Baca Juga: Menhub: Tanpa Subsidi, Tarif KRL Ada di Kisaran Rp 10.000 sampai Rp 15.000
Diketahui Menteri Perhubungan Budi Karya mengatakan agar subsidi tepat sasaran, diperlukan skema yang tepat. Caranya adalah dengan menerbitkan kartu baru yang diterbitkan untuk membedakan profil penumpang KRL termasuk penerapan harga tiket KRL akan dinaikkan khusus untuk masyarakat yang ekonominya tergolong mampu.
Selama ini tarif penumpang KRL masih disubsidi oleh pemerintah. PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter mencatat pada 2021 realisasi subsidi tarif pengguna KRL dalam bentuk Public Service Obligation (PSO) mencapai Rp 2,14 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
