ENERGI - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Bali kompak menolak pembangunan proyek terminal khusus liquid natural gas (LNG) di Sidakarya, Denpasar, Bali.
Dikutip dari Kompas.com, Jumat (14/4), penolakan pembangunan proyek LNG Sidakarya setelah berkomunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan di Provinsi Bali.
Walhi Bali juga menolak pembangunan proyek LNG karena dampak lingkungan. Yakni mengenai keberlangsungan hidup 5,2 hektare terumbu karang di Perairan Sanur.
Terkait hal itu, Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama dan Wakil Ketua I Nyoman Sugawa Korry yang juga Ketua DPD Partai Golkar Bali menemui perwakilan desa adat yang lokasinya berdekatan dengan rencana pembangunan Terminal Khusus LNG Sidakarya, yaitu Desa Adat Sidakarya, Sesetan dan Serangan.
Baca Juga: Penentuan Mitra Pengadaan Infrastruktur LNG PLN Ditargetkan Rampung Agustus
Dalam pertemuan yang digelar di Gedung DPRD Bali, Perwakilan Desa Adat Sidakarya, I Ketut Sukma menanyakan tidak adanya rekomendasi Menko Maritim dan Investasi atas pembangunan tersebut.
"Terakhir Pemerintah Pusat sendiri yang menyebut perlu syarat harmonisasi. Harmonisasi sudah kami lakukan ada Gubernur, Walikota, Lingkungan Hidup dan kami masyarakat empat desa adat sudah setuju kenapa sekarang muncul rekomendasi yang berbeda," katany.
Memang, warga sempat menolak pembangunan termiuna, LNG Sidakarya. Tetapi, setelah ada penjelasan, sosialisasi dan terakhir harmonisasi warga empat desa adat menerima dan mendukung.
Baca Juga: Penentuan Mitra Pengadaan Infrastruktur LNG PLN Ditargetkan Rampung Agustus
Syaratnya, tidak menganggu lingkungan hutan mangrove sudah terpenuhi dan tidak membahayakan. "Dengan penataan pantai akan dibuat akses jalan. Ini berguna buat ekonomi desa dan yang penting lagi, kami mudah dalam mengadakan upacara agama, seperti upacara Melasti, larung ke laut," ujar Sukma.
Sementara Adi Wiryatama menyebut, segera bertemu Gubernur Bali Wayan Koster. "Kita dukung Gubernur dan saya percaya Pemerintah Pusat pasti bijak dalam mengambil keputusan untuk rakyat, apalagi rakyat Bali sudah mendukung. Jika tidak selesai kami akan bentuk tim atau pansus DPRD, kami pertanyakan Menko Marves," ujar politisi PDI Perjuangan ini.
Ketua DPRD optimis pemerintah pusat akan mendengar harapan warga Bali akan energi bersih dari LNG. Apalagi, Bali selalu menyukseskan even internasional yang menjadi agenda pemerintah pusat, seperti G-20.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
