kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45689,38   17,24   2.56%
  • EMAS917.000 0,11%
  • RD.SAHAM 0.54%
  • RD.CAMPURAN 0.26%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.10%

Masuk proyek PSN, Bendungan Rukoh baru bebaskan 8,27% lahan


Minggu, 23 Februari 2020 / 15:28 WIB
Masuk proyek PSN, Bendungan Rukoh baru bebaskan 8,27% lahan
ILUSTRASI. Kementerian PUPR tengah membangun salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yaitu Bendungan Rukoh. REUTERS/Willy Kurniawan

Reporter: Bidara Pink | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - PIDIE. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah membangun salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yaitu Bendungan Rukoh yang berlokasi di Kabupaten Pidie, Aceh.

Menurut Perencanaan Bendungan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I Kementerian PUPR Nizamuddin, pembangunan bendungan ini membutuhkan lahan seluas 858 hektare (ha) dan mulai dibangun pada akhir 2018.

Baca Juga: Bendungan Rukoh di Aceh ditargetkan selesai tahun 2022 Hanya saja, hingga saat ini pemerintah baru bisa membebaskan 71 ha dari total kebutuhan lahan tersebut, atau baru sekitar 8,27% nya. Itu berarti pemerintah masih memiliki PR untuk membebaskan 787 ha lahan.

Terperinci, Nizamuddin mengungkapkan bahwa lahan yang belum dibebaskan terdiri dari 345 ha kawasan hutan dan 442 ha kawasan non hutan. Masih lambatnya pembebasan lahan inipun diakui terhalang oleh proses administrasi yang cukup panjang.

“Masih menunggu proses di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Rakyat pun terus bertanya kapan bayar tanah saya?” Ungkap Nizamuddin saat ditemui pada Sabtu (22/2) di Aceh.

Baca Juga: Jalan tol Banda Aceh-Sigli pangkas waktu tempuh perjalanan menjadi hanya 1 jam

Selain masalah tersebut, ia mengaku bahwa tidak ada masalah lain yang mengganggu jalannya pembangunan.

Lebih lanjut, karena ini merupakan proyek PSN, Nizamuddin menyebut bahwa dana pembebasan lahan nantinya akan menggunakan dana dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dan pembiayaan di awal dibantu oleh dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hanya saja, ia tak memerinci lebih jauh dana yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan. Akan tetapi, ia menargetkan dapat membebaskan semua sisa lahan yang dibutuhkan di tahun ini.



TERBARU

[X]
×