PENGADAAN BARANG JASA - JAKARTA. Mbizmarket sebagai salah satu marketplace mitra Toko Daring Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) terus memperkuat kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bali dalam mendigitalisasikan proses pengadaan barang dan jasa.
Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan, CEO dan Co-Founder Mbizmarket mengatakan, sebagai penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) mitra Toko Daring LKPP, pihaknya terus berinovasi menghadirkan fitur layanan terbaru, salah satunya digitalisasi pembayaran di platform Mbizmarket yang telah terhubung dengan Bank Pembangunan Daerah Bali.
Selain itu, Mbizmarket juga telah berperan sebagai wajib pungut pajak (Wapu) sehingga pejabat bendahara di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali tak perlu repot melakukan lapor-setor pajak.
"Kami berkomitmen untuk terus berinovasi, terutama dalam memberikan kemudahan dalam mendukung pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah dengan mengikuti dan mengakomodasi tuntutan perubahan yang terjadi, yang tentunya sesuai dengan kebutuhan terkini, dan bermanfaat bagi kita semua” ungkap Ryn dalam keterangan resminya, Senin (28/8).
Baca Juga: Anggaran Belanja Modal dan Belanja Barang pada Tahun 2024 Turun, Ini Alasannya
Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Provinsi Bali baru-baru ini, Sekda Pemprov Bali Dewa Made Indra mengatakan untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa yang bersih, kredibel dan akuntabel dibutuhkan profesionalisme dan integritas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku pengadaan, mulai dari proses perencanaan pengadaan langsung, tender, pelaksanaan kontrak hingga serah terima hasil pekerjaan.
Ia bilang, tingkat kematangan UKPBJ di Provinsi Bali saat ini telah berada di tingkat tiga dengan indikator penilaian yang cukup tinggi. Kendati begitu, Pemprov masih
terus mendorong dan memaksimalkan upaya pengadaan barang/jasa secara profesional dan berintegritas.
"Pengadaan barang/jasa melalui Mbizmarke merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjamin transparansi, mengingat rekam jejak pembelanjaan secara daring memiliki tingkat efisiensi dan transparansi yang lebih tinggi” kata dia.
Bersamaan dengan rakor tersebut, Sekda Provinsi Bali juga memberikan penghargaan kepada beberapa Organisasi Perangkat Daerah Provinsi, Kota dan Kabupaten di Bali yang berprestasi. Adapun perangkat daerah dengan kinerja pengadaan barang/jasa terbaik diantaranya Sekretariat DPRD Provinsi Bali, BKPSDM Provinsi Bali, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, Badan Penghubung Provinsi Bali, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali.
Sementara kategori UKPBJ dengan level kematangan program mentoring dan sistering tahun anggaran 2022-2023 diraih UKPBJ Kabupaten Klungkung, UKPBJ Kabupaten Buleleng, dan UKPBJ Kabupaten Gianyar.
"Sedangkan penghargaan dengan kategori transaksi Toko Daring diraih Kabupaten Buleleng, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kota Denpasar, dan Kabupaten Klungkung." pungkas Indra.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
