BIROKRASI - JAKARTA. Upaya pemerintah mendorong transformasi digital guna meningkatkan kualitas layanan publik masih menghadapi tantangan. Tranformasi yang dilakukan selama ini baru sebatas mengalihkan proses manual ke digital.
Hal itu tercermin dari aplikasi yang dibuat instansi pemerintah yang sudah mencapai 27.000. Menurut Plt Kepala LAN, Dr. Muhammad Taufiq, ini jadi gambaran bahwa tranformasi itu belum menyeluruh dan cara berpikir antara instansi belum terintegrasi.
Padahal, proses transformasi digital dalam birokrasi sebetulnya tidak hanya pengalihan sistem lama ke sistem teknologi baru, tetapi budaya kerja juga harus ikut berubah lebih digital.
“Jangan sampai hanya mekanismenya saja yang berubah, tapi cara kerjanya masih manual, pola berpikirnya masih dengan cara yang lama,. Untuk itu, SDM memiliki peran yang penting dalam transformasi digital di lingkungan birokrasi,” kata Taufiq dalam keterangannya, Jumat (9/8).
Baca Juga: Sijunjung Menuju UNESCO Global Geopark, Kominfo Dampingi Digitalisasi Ekosistem Desa
Ia menyadari bahwa setiap perubahan pasti ada potensi penolakan. Sehingga, diperlukan manajemen perubahan yang baik agar transpormasi jalan. Pemimpim institusi harus memberikan ruang agar organisasi bisa bertransformasi dimana birokrasi yang terlalu rumit dan berbelit-belit perlu ditinjau kembali,
Untuk mengatasi tantangan tranformasi digital dalam birokrasi, Taufiq bitang, diperlukan model kepemimpinan yang memainkan peran sentral dan talenta-talenta digital yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
Sedangkan dari sisi regulasi, kata dia, suda ada Peraturan Presiden Nomor 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
Taufiq menegaskan, keberhasilan transformasi digital di lingkungan pemerintahan akan menyelesaikan berbagai masalah birokrasi seperti merubah mindset yang semula ego sektoral menjadi customer centric, merubah perspektif birokrasi yang dinilai masih dominan pada kewenangan masing-masing, meningkatkan skill digital SDM aparatur melayani masyarakat, dan lain-lain.
Sementara itu, Ketua Majelis Wali amanat Universitas Padjadjaran, Arief Yahya, mengatakan saat ini eranya sudah masuk ke pusaran digital yang menyebabkan berbagai sektor terdistorsi oleh teknologi, beberapa sektor yang terdisrupsi teknologi layanan digital, pendidikan, telekomunikasi, media entertainment, pariwisata.
Baca Juga: Resmi dari BKN, Cek Alur dan Skenario Jadwal Pendaftaran CPNS 2024, Kapan Dibuka?
Untuk mendukung keberhasilan transformasi digital, menurutnya ada 3 nilai yang perlu ditingkatkan, yakni biaya pelayanan harus semakin murah atau bahkan gratis, memberikan pengalaman digital yang mudah untuk diakses publik, dan mengintegrasikan seluruh layanan dalam satu platform.
“Jadi, sebelum melakukan transformasi digital, sangat perlu mentransformasikan mindset para pelayan publik untuk beralih menjadi digital,” ujar Arief Yahya.
Ketua Tim Pelaksana Dewan Teknologi dan Informasi Nasional, Ilham Akbar Habibie, menyampaikan aplikasi pemerintah saat ini suda menuju
tren layanan dengan pemanfaatan Artificial Intelligence (AI), teknologi geospasial, virtual reality dan augmented reality.
Menurutnya, teknologi itu memungkinan lembaga publik merancang layanan virtual yang dapat menghubungkan ke sumber digital dan terakhir kolaborasi dan integrasi seluruh layanan pemerintah tanpa adanya ego sektoral dan mentalitas silo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
