MATARAM. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nusa Tenggara Barat menyarankan sebelas pemerintah daerah selaku pemegang saham PT Bank NTB untuk tidak membagi dividen tahun buku 2015 guna memperkuat modal inti perusahaan tersebut.
Kepala OJK di NTB Yusri mengatakan, Bank NTB sudah memiliki modal inti sebesar Rp 1,27 triliun yang menjadi syarat utama untuk masuk menjadi bank umum kelompok usaha (buku) 2.
"Saya berharap para pemegang saham tidak menarik dividennya, biarkan untuk memperkuat modal Bank NTB yang masih riskan," katanya, Kamis (28/4).
Harapan itu disampaikan di acara penandatanganan perjanjian kerja sama integrasi sistem informasi manajemen daerah (Simda) dan cash management system kas daerah (CMS Kasda) PT Bank NTB, antara Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Bima dan Kota Bima dengan Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB.
Yusri juga berharap, agar Pemerintah Provinsi NTB dan sepuluh pemerintah kabupaten/kota di NTB, selaku pemegang saham PT Bank NTB terus memberikan dukungan nyata terhadap penguatan modal badan usaha milik daerah (BUMD) tersebut.
OJK NTB juga meminta kepada PT Bank NTB untuk terus meningkatkan perannya mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan daerah.
"Kami inginkan langkah-langkah nyata dan Dewan Komisaris bisa memantau Bank NTB agar mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri," ujar Yusri.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah NTB H Muhammad Nur yang mewakili Pemerintah Provinsi NTB selaku pemegang saham mayoritas di Bank NTB, mengatakan keinginan untuk tidak menarik dividen harus dibahas bersama dengan 11 pemerintah kabupaten/kota yang juga memiliki saham.
"Kalau saya tidak bisa mengatakan bersedia atau tidak, segala sesuatu harus dikomunikasikan dengan baik dengan seluruh pemegang saham," katanya.
Bank NTB, kata dia, harus mampu memberikan argumentasi teknis kepada seluruh pemegang saham terkait dengan konsep menahan dividen tahun buku 2015.
Namun, pada intinya seluruh pemegang saham ingin membangun perusahaan daerah tersebut dengan memiliki modal inti yang cukup untuk bisa beroperasi sebagai kelompok bank buku 2 dan memberikan pelayanan yang lebih maju.
"Kalau tidak masuk buku 2, investor bisa ragu. Bank NTB juga harus terus maju ke depan, bahkan menuju buku 3, tidak mungkin harus mati di buku 2," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
