KELAUTAN DAN PERIKANAN - JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil mendorong kenaikan omzet UMKM olahan ikan di Palangkaraya yang mengikuti program inkubasi hingga 15,83%.
Hal tersebut tidak terlepas dari program inkubasi bisnis inovasi produk kelautan dan perikanan (Inbis-Invapro KP) yang digelar Balai Besar Pengujian dan Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP) salah satu UPT Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP).
Salah satu UMKM yang mengikuti program tersebut adalah Perkumpulan Pramesti Malima Energi Fokus Sejahtera (PMEFS) Palangkaraya yang kini memiliki beragam varian produk seperti abon ikan lembaran, mi ikan, dan keripik kulit ikan (fish skin salted egg).
Baca Juga: Rencana Hilirisasi di Sektor Perikanan Harus Dikaji Secara Mendalam
“Program Inbis Invapro KP adalah salah satu upaya KKP membina UMKM dengan memberikan masa inkubasi selama 2 tahun berupa bimbingan dan konsultasi pelayanan pengembangan usaha, pendampingan dalam kegiatan pengembangan usaha, fasilitasi perijinan berusaha dan sertifikasi mutu, pengembangan desain, kemasan, promosi dan pemasaran,” ujar Plt Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Ishartini dalam siaran pers KKP, Kamis (02/02/2023).
Sedangkan Ketua UMKM PMEFS, Akidah Wahyuni saat berbincang dengan tim Ditjen PDSPKP beberapa waktu lalu, mengaku bersyukur dan bangga bisa menjadi bagian program Inbis Invapro KP tahun 2021.
"Alhamdulillah kami merupakan tenant yang bergabung pada tahun 2021 dan telah menerima fasilitasi kegiatan transfer teknologi pengolahan ikan," tutur Wahyuni.
Penambahan varian produk ini pun berdampak pada peningkatan omzet kelompoknya. Sosok yang akrab disapa Yuni ini menyebut kenaikan omzet rata-rata mencapai 15,83% sepanjang tahun 2021-2022. "Jadi bukan hanya produktivitasnya saja yang naik, tapi omsetnya juga," katanya, bangga.
Baca Juga: KKP Fasilitasi Pelaku Usaha Perikanan Akses Pembiayaan Rp 10,49 Triliun di 2022
Selain mendapatkan pelatihan dan bimbingan teknis, Yuni juga telah mengantongi berbagai sertifikasi seperti sertifikat Halal, SPPT SNI produk abon ikan, Sertifikat GMP/SSOP, Izin Edar (MD), dan diakhir masa inkubasi memperoleh Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP). "Ilmunya dapat, dibimbing, dan diarahkan sertifikasinya, pokoknya mantap program ini," ujar Yuni.
Kepala BBP3KP, Trisna Ningsih mengatakan program Inbis Invapro KP sejak diluncurkan dari tahun 2016 sampai tahun 2022 telah membina dan mendampingi sebanyak 83 UMKM yang tersebar di beberapa wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia.
Selain fokus pada pengembangan usaha, Inbis Invapro KP juga menjadi dukungan program pemerintah dalam mewujudkan ketersediaan mutu produk hasil perikanan agar masyarakat umum dapat mengkonsumsi produk perikanan yang aman dan bermutu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
