HARI RAYA KEAGAMAAN - BALI. Kementerian Perdagangan berupaya menjaga stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan pokok (bapok) untuk menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Untuk itu, Kemendag bersinergi dengan Pemerintah Daerah dan instansi-instansi terkait untuk memastikan harga dan pasokan terjaga dengan baik.
Staf Ahli Bidang Perdagangan Jasa, Lasminingsih di dampingi oleh Kadis Perindag Bali, Perwakilan Satgas Pangan, dan Kadivre Bulog Provinsi Bali menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda)
“Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional 2018 dan Tahun Baru 2019,” kata Lasminingsih dalam siaran persnya, Rabu (5/12).
Hasil pantauan kami menunjukkan harga-harga bahan pokok di Provinsi Bali aman terkendali terutama untuk beras yang pasokannya cukup untuk menghadapi Natal 2018 dan Tahun Baru 2019. Namun demikian, pemerintah akan terus menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan dalam menghadapi Natal 2018 dan Tahun Baru 2019.
Terdapat empat langkah strategis yang telah disiapkan Kemendag dalam menyambut HBKN ini. Pertama, melalui Penguatan Penerbitan Permendag terkait, yaitu pendaftaran pelaku usaha bapok (Permendag 20/2017), Harga Eceran Tertinggi (HET) beras (Permendag 57/2017), dan harga acuan di konsumen (Permendag 96/2018).
"Kami akan terus memperkuat regulasi perdagangan. Kami juga memastikan seluruh Permendag ini diimplementasikan dengan baik dan benar oleh para pelaku usaha," tegas Lasminingsih.
Kedua, melalui penatalaksanaan dengan melaksanakan rapat koordinasi (rakor) dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan pelaku usaha. Selain itu juga memfasilitasi BUMN dan pelaku usaha, serta menugaskan Bulog.
Ketiga, melalui pemantauan dan pengawasan yang akan dilakukan Eselon I Kemendag bersama dengan Satgas Pangan di seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini untuk memastikan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga, termasuk menjamin pendistribusian bapok.
Keempat, melalui upaya penetrasi pasar yang bekerja sama dengan pemerintah daerah, Bulog Divre setempat, dan pelaku usaha distribusi barang di daerah pantauan untuk memastikan pasokan ke pasar tersedia dalam jumlah cukup hingga menjelang Natal dan Tahun Baru.
Pemerintah daerah juga diharapkan dapat melaporkan perkembangan kelancaran distribusi dan jumlah pasokan bapok. Untuk itu, Lasminingsih juga meminta perlu dilakukan upaya antisipasi dini berupa koordinasi yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
