Jakarta. Terkait Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat Bestari Barus, yang mempertanyakan soal usulan anggaran naskah pidato Gubernur DKI Jakarta senilai Rp 805 juta, Kepala Biro KDH dan KLN Muhammad Mawardi menjelaskan hal itu.
Mawardi menjelaskan, selama ini memang masih menggunakan Pekerja Harian Lepas (PHL) untuk pencarian data dan bahan-bahan naskah pidato Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Penggunaan PHL itu tidak hanya untuk membuat naskah Ahok seorang. Tapi, seluruh acara Gubernur yang juga diwakili oleh Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, atau pejabat-pejabat lainnya.
"Jadi tim itu dipergunakan, misalnya ada acara Pak Gubernur (Ahok) yang diwakilkan oleh Pak Wakil Gubernur. Jadi naskahnya kita siapkan, itu yang dibacakan oleh pejabat-pejabat yang mewakili gubernur," ujar Mawardi, Rabu (9/9/2015).
Ia memaparkan, saat ini ada 14 orang tim penyusun naskah pidato. Dari 14 orang itu, 7 orang merupakan Pekerja Negeri Sipil (PNS). Dalam sebulan, Mawardi mengatakan tim itu bisa membuat naskah pidato dengan jumlah yang banyak.
Tapi anggaran Rp 805 juta itu, dikatakan oleh Mawardi akan di efisiensikan, "Insya allah nanti kita efisiensikan sesuai kebutuhan. Mungkin besarannya sesuai dengan jumlah orang yang akan kita pergunakan," kata Mawardi. (Dennis Destryawan)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
