DKI JAKARTA - JAKARTA. Pemerintah DKI Jakarta dinilai perlu untuk membuat kontrak pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan. Hal itu mengingat bahwa Jakarta bukanlah daerah produsen bahan pangan.
“Pemerintah perlu bangun kerja sama antar daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan mengingat Jakarta bukan sebagai daerah produsen,” ujar Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Arief Prasetyo kepada KONTAN, Senin (16/10).
Menyambut pemimpin Jakarta baru Arief bilang bahwa perlu melanjutkan program pangan yang sedang dikerjakan. Selain itu juga meningkatkan capaian yang telah dilakukan selama ini.
Beberapa yang akan dikerjakan ke depan adalah meningkatkan lebih lagi peran BUMD pangan, implementasi kartu pangan Jakarta, dan memperluas wilayah pangan murah. Pemerintah baru DKI Jakarta juga dituntut untuk memperbaiki infrastruktur di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC).
Selain itu Arief juga berpesan kepada Anies Baswedan selaku Gubernur baru DKI Jakarta dan Sandiaga Uno selaku Wakil Gubernur yang menggantikan Djarot Saiful Hidayat terkait menjaga kestabilan harga pangan. “Stok dan harga merupakan hal yang harus kita jaga bersama,” pungkas Arief.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
Indospring masuk bisnis alat pertanian
