OBLIGASI - JAKARTA. Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) berencana akan menerbitkan obligasi daerah pada tahun 2020.
"Mudah-mudahan, InsyaAllah (penerbitan obligasi daerah)," kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Senin (15/7).
Ia mengaku, saat ini Pemprov Jawa Barat tengah berkonsultasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait rencana tersebut. Dirinya juga saat ini berdiskusi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait kesiapan penerbitan obligasi daerah.
"Kita sedang (konsultasi) dengan OJK, nanti bersama Jawa Tengah dengan pak Ganjar kita juga sering diskusi. Jadi Jawa Tengah, Jawa Barat adalah salah satu provinsi yang siap," ucap dia.
Pria yang kerap disapa kang Emil ini mengatakan, rencana itu bisa segera diimplementasikan karena Pemprov Jabar telah meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menjadi salah satu syarat untuk menerbitknb obligasi daerah.
"Kan salah satu syaratnya WTP nya berkali-kali lah ya. dari keuangan kita aman, sehingga kita pasti membayar kewajiban pada waktunya," ujar dia.
Menurut dia, dengan diterbitkannya obligasi daerah itu dapat mempercepat pembangunan di Jawa Barat dan tidak hanya bergantung pada APBN maupun APBD. "Kalau mengandalkan hanya APBD, ibaratnya mobil Jawa Barat ini kecepatannya hanya 50 km/jam. Tapi kalau pake obligasi daerah bisa naik 80/jam," ungkap dia.
Ridwan optimis pembangunan Jawa Barat bisa semakin berkembang setelah penerbitan obligasi daerah itu, terlebih saat ini pertumbuhan ekonomi Jawa Barat telah mencapai 5,6%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
