JAKARTA. Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menjelaskan alasan yang menjadi penyebab DKI Jakarta menjadi provinsi dengan penyerapan anggaran terendah se-Indonesia. Ia menyebut hal itu disebabkan karena pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2015 di DKI Jakarta baru disahkan pada Mei 2015.
Saefullah menilai hal tersebut berbeda dari provinsi-provinsi lainnya yang pengesahan APBD 2015-nya dilakukan pada Januari. "Daerah lain dari Januari, sedangkan DKI baru bulan Mei," kata Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (25/8).
Menurut Saefullah, rendahnya penyerapan akibat telatnya pengesahan APBD juga berbanding lurus dengan masih rendahnya pemasukan daerah.
Ia menyebut sampai sejauh ini realisasi penerimaan pajak daerah hingga semester II tahun 2015 baru mencapai Rp 36 triliun atau setara 36% dari target. "Biasanya orang kalau mau bayar PBB dan pajak lainnya kan ramainya di akhir tahun," ujar mantan Wali Kota Jakarta Pusat ini.
Sebagai informasi, Kementerian Keuangan merilis belasan daerah di Indonesia yang masih lamban dalam hal penyerapan anggaran belanja 2015. Dalam catatannya, DKI Jakarta menjadi provinsi yang sampai saat ini paling lamban dalam membelanjakan anggarannya.
Urutan kedua ditempati oleh Provinsi Jawa Barat, disusul Riau, Papua dan Kalimantan Timur. Sedangkan untuk daerah dengan tingkat administrasi kabupaten, urutan teratas yang paling lamban penyerapan anggarannya diisi oleh Kabupaten Kutai Kertanegara, Malang, Bengkalis, Berau dan Bogor. (Alsadad Rudi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
