/2026/06/26/486911490.jpg)
KONTAN.CO.ID - Para petugas Sensus Ekonomi 2026 kerap menghadapi penolakan saat melakukan pendataan dari pintu ke pintu. Mereka tidak jarang disambut dengan wajah sinis hingga kecurigaan dari warga.
Maraknya narasi hoaks di media sosial disebut membuat tingkat kepercayaan masyarakat menurun.
Akibatnya, banyak warga enggan membagikan data dan justru mencurigai petugas sensus sebagai penipu atau penagih pajak.
Dicurigai Penipu hingga Petugas Pajak
Bagi Ahmad Munajat (43), Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) di kawasan Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat, penolakan dari warga sudah menjadi hal yang biasa.
"Tantangannya pasti banyak banget. Apalagi kan sekarang nih kepercayaan masyarakat sama pemerintah kan lagi sama-sama kita tahu nih lagi menurun, mereka banyak mencurigai ketika teman-teman petugas datang, apalagi yang ditanya soal ekonomi, itu sensitif juga kan," kata Munajat saat ditemui Kompas.com di Srengseng, Jumat (26/6/2026).
Munajat mengatakan, banyak pelaku UMKM seperti pemilik warung menolak didata karena termakan isu di media sosial yang menyebut sensus sebagai cara pemerintah menarik pajak.
"Banyak UMKM warung-warung gitu lah ya, dia enggak mau didata setelah berkali-kali didatangi, sudah dijelaskan masih menolak. Nah itu karena narasi di medsos kan banyak tuh, katanya sensus buat ngambilin pajak, padahal mah enggak ada urusannya, kita aja beda kok," jelasnya.
Namun, setelah melihat tetangganya didata tanpa masalah, sebagian warga yang awalnya menolak mulai bersedia memberikan data.
Munajat menyebut, banyak dari mereka sebelumnya salah paham dan mengira petugas sensus adalah penipu atau petugas pajak.
Baca Juga: Diskon Tiket PELNI 30% saat Liburan Sekolah: Ini Cara Pesan Tikel Kapal Online
Dimarahi Saat Tanya Pendapatan
Pengalaman serupa dialami Mohammad Fathur Al Faqih (23), mitra Petugas Pendata Lapangan (PPL) Sensus Ekonomi 2026.
Ia mengakui, mendata kondisi ekonomi warga secara rinci menjadi tantangan tersendiri.
"Kalau disinisin sih pasti ya karena kan mungkin karena pengaruh media sosial itu terkait masalah sensus ya. Tapi ketika kita kasih pemahaman yang baik kepada mereka, apa manfaatnya sensus, akhirnya mereka kebuka terkait masalah ekonominya," kata Fathur.
Menurut Fathur, pertanyaan terkait pendapatan, pengeluaran, hingga kepemilikan aset seperti perhiasan kerap memicu ketidaknyamanan warga.
"Ada itu ketika ditanya soal pendapatan, terus kepemilikan perhiasan ya. Beberapa juga ketika ditanya gaji, mereka bilang enggak boleh karena privasi, ada yang bete lah, marah, sensitif lah, gitu," ujar Fathur.
Dikeluhkan Soal Bansos
Selain soal privasi, penolakan juga dipicu kekhawatiran warga terkait bantuan sosial (bansos).
Sejumlah warga takut pendataan akan mengubah status kesejahteraan (desil) mereka dan berujung pada penghentian bantuan.
Munajat mengungkapkan, kondisi ini sering memicu protes warga kepada petugas di lapangan.
"Nah, itu kan karena pengaruh desil. Seumpamanya desil dia tadinya 3 naik jadi 6. Adanya Sensus Ekonomi ini, di situ teman-teman juga banyak yang diprotes sama warga," keluh Munajat.
Padahal, ia menegaskan bahwa penentuan desil dan status penerima bantuan bukan merupakan kewenangan petugas sensus.
Di sisi lain, petugas justru menemukan banyak warga yang seharusnya menerima bantuan, tetapi tidak mendapatkannya.
"Bantuan kayak BLT, PKH, itu kan banyak juga masyarakat, jadi kita jadi tahu nih, masyarakat yang harusnya mereka dapat jadi enggak dapat. Akhirnya mereka kan ngadu juga ke kita kan. Jadi memang malah pada curhat warga-warga tuh," tambahnya.
Baca Juga: Aturan Foto Paspor: Dari Pakaian hingga Ketentuan Pengguna Hijab
Meski bukan bagian dari tugasnya, Munajat mengaku tetap melaporkan temuan tersebut kepada pimpinan timnya.
"Akhirnya ya saya lapor, karena kasihan juga kan mereka seharusnya dapat, nanti biar diteruskan informasinya, siapa tahu bisa ditindaklanjuti," tuturnya.
