JAKARTA. Pemerintah mematangkan rencana pembangunan proyek Pembangunan Terpadu wilayah Ibukota Negara dan Pesisir (NCICD). Mereka menggandeng Korea Selatan dan Belanda untuk melaksanakan pematangan proyek Tanggul Raksasa Jakarta tersebut.
Luky Eko Wuryanto, Deputi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Perekonomian mengatakan, kerjasama tersebut dilakukan untuk beberapa keperluan.
Untuk Korea misalnya, kerjasama dilakukan dalam penyusunan studi dan survei. "Misal arus bawah laut, data untuk struktur tanah bawah laut yang selama ini masih minim," kata Luky di Jakarta Kamis (3/9).
Sementara itu dengan Belanda, para ahli dari Negeri Kincir Angin diminta menganalisi data yang diperoleh dari survei dan studi. Luky mengatakan, dalam kerjasama ini, Indonesia mendapatkan hibah dari ke dua negara tersebut.
Dari Belanda pemerintah mendapatkan hibah sekitar € 8,5 juta, sementara itu, Korea US$ 9,5 juta. Luky mengatakan, pematangan rencana pembangunan oleh kedua negara ditargetkan selesai dalam dua tahun.
Setelah itu, pemerintah akan mengambil keputusan mengenai kelanjutan proyek yang disebut Giant Sea Wall tersebut, khususnya kelanjutan tanggul bagian B dan C.
"Intinya, tahun 2017 harus ada keputusan, kalau toh nanti dibutuhkan nanti bagaimana pembangunannya, berapa besar, desainnya seperti apa," kata Luky.
Basuki Hadimuldjono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sementara itu mengatakan, pematangan rencana NCICD yang dilakukan dengan Korea dan Belanda merupakan langkah maju. "Setelah beberapa waktu lalu kami mulai lakukan pembangunan yang tahap A, penyusunan ini lebih maju," katanya.
Proyek digagas oleh Fauzi Bowo, mantan Gubernur DKI Jakarta sejak beberapa tahun lalu untuk mengatasi masalah banjir di kawasan Pantai Utara Jakarta. Selain itu, proyek tersebut juga disiapkan sebagai tempat penyimpanan air bersih untuk masyarakat Ibu Kota.
Proyek ini sendiri sebenarnya sudah jalan. Pada 9 Oktober 2014 lalu, Pemerintahan melalui Chairul Tanjung, Menko Perekonomian saat itu sudah melakukan pencanangan dan peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan proyek yang diperkirakan menelan dana Rp 500 triliun.
Tapi, di awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, proyek tersebut dievaluasi. Pemerintahan Jokowi memutuskan untuk memperbaiki konsep perencanaan proyek tersebut.
Bastari Pandji Indra, Asisten Deputi Perumahan, Pertanahan dan Pembiayaan Pembangunan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, beberapa waktu lalu mengatakan perbaikan konsep tersebut dilakukan terhadap penanganan masalah air di hulu aliran sungai Jawa Barat, Jakarta dan Banten yang akan dialirkan ke proyek tersebut
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
