INFRASTRUKTUR DAERAH - JAKARTA. Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil fokus menggenjot pembangunan infrastruktur dalam masa jabatannya. Hitungannya, rencana pembangunan Jabar tersebut membutuhkan pendanaan tak kurang dari Rp 1.200 triliun.
"Kota Bandung saja butuh PPP (public private partnership) sekitar Rp 60 triliun. Kalikan dengan 20 kota/kabupaten di Jabar. Bayangkan berapa triliun kebutuhan untuk infrastruktur, kalau dari APBD saja tidak akan pernah cukup," ujar Ridwan saat ditemui usai acara Mandiri Investment Forum 2019, Rabu (30/1).
Pendanaan fantastis tersebut, menurut Ridwan, akan ia tempuh melalui tiga program prioritas. Yaitu, penerbitan obligasi daerah (municipal bond), skema PPP atau kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta pinjaman ke bank daerah.
Penerbitan obligasi Jabar, menurut Ridwan, masih dalam tahap konsultasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menghitung nilai emisinya. Penerbitan obligasi tersebut rencananya ditujukan terutama untuk pembangunan jalan di desa, jembatan, hingga proyek bandar udara di wilayah Jabar.
"Baru mekanismenya yang disepakati, nilainya belum. Tapi ya itu tadi, satu kabupaten/kota saja butuhnya Rp 60 triliun," imbuhnya.
Terkait proyek KPBU, Ridwan menyebut sektor yang akan menjadi percobaan pertama ialah pendidikan. Jika sukses, proyek KPBU pun akan diperluas ke sektor-sektor lainnya yang lebih rumit, menurutnya.
Ridwan juga akan mendorong penggunaan instrumen pinjaman dari bank-bank pembangunan daerah (BPD) yang selama ini dinilai belum termanfaatkan secara maksimal.
"Ternyata instrumen pinjaman dari bank pembangunan itu ada tapi bank-bank itu tidak pernah melihat kita sebagai konsumen. Padahal, kami ini konsumen yang duitnya besar dan rutin meminjam," tuturnya.
Sementara, sepanjang tahun ini Ridwan menargetkan sebanyak empat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bisa terwujud di Jabar, yakni di kawasan Sukabumi, Pangandaran, Subang dan Majalengka.
Nantinya KEK tersebut akan dibagi menjadi dua zona yang terdiri dari zona padat karya dan zona padat modal untuk menarik minat investasi yang lebih besar di Jabar.
"Zona yang tingkat upahnya tidak terlalu tinggi akan saya geser menjadi industri padat karya. Zona yang padat modal, yang high-tech, nanti juga dikumpulkan. Zona padat modal di daerah Karawang, Bekasi, dan Bogor kemungkinan. Kalau padat karya nanti di Subang, Majelengka, dan Cirebon," terangnya.
Adapun Ridwan menaksir, kebutuhan investasi per KEK mencapai Rp 15 triliun sampai Rp 20 triliun. Lantas, dibutuhkan sekitar Rp 60 triliun sampai Rp 80 triliun untuk menyelesaikan pembangunan empat KEK yang ditargetkan tersebut.
"Kalau hanya mengandalkan APBD, itu kayak mau beli rumah tapi menabungnya di bawah bantal. Kalau ketiga cara ini hadir dalam rezim saya, semua proyek Jabar akan melesat," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
