Insentif
Dukungan pemerintah baik dari pusat maupun daerah lewat dana bantuan sosial bagi karyawan terdampak juga sangat dibutuhkan. Mulai April ini, banyak anggota APPBI Jawa Barat dan para penyewa/pedagang yang sudah menyatakan tidak sanggup bertahan. "Mereka tidak mampu membayar sewa, biaya operasional selama penutupan sementara dan gaji karyawan karena mereka tidak mempunyai pendapatan apa pun sebagai imbas penutupan mal dan toko-tokonya," ungkap Arman.
Meski demikian, masih ada beberapa toko yang berusaha melakukan penjualan via pelayanan online, taking order maupun delivery. Namun jumlahnya masih jauh belum menutupi ongkos operasional. Insentif lainnya lainnya yang diharapkan APPBI berupa penangguhan pembayaran pajak-pajak, keringanan asuransi, perpanjangan jangka berlakunya perizinan, sertifikasi personil/SDM dan alat pendukung yang sudah dikeluarkan sebelumnya.
Baca Juga: Gawat, Insentif Bagi Penyewa Pusat Belanja Kian Samar
APPBI meminta pemerintah menangguhkan kewajiban pembayaran iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, insentif dalam bentuk penghapusan pengenaan biaya minimum berlangganan, penundaan dan pemberian diskon pembayaran atas listrik dan air, sebagai mitra, PLN dan PDAM karena dampak masalah arus kas selama Pandemi.
Terlebih sangat banyak unit unit toko/konter kecil yang disewa oleh pengguna aliran listrik dengan daya 450VA dan 900 VA. Arman mengharapkan, dengan pemberian insentif yang disesuaikan kondisi selama pandemi akan sangat membantu mempertahankan keberadaan penyewa/pedagang dan karyawan di seluruh pusat perbelanjaan Jawa Barat. (Hilda B Alexander)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "150.000 Pekerja Pusat Perbelanjaan di Jawa Barat Terancam Di-PHK.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
