PAJAK-JAKARTA. Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Timur menutup Tahun 2023 dengan pencapaian yang luar biasa. Seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Timur berhasil mencapai target penerimaan pajak di atas target yang telah ditetapkan.
Tercatat, Kanwil DJP Jakarta Timur berhasil mencapai penerimaan pajak neto sebesar Rp 31,04 triliun atau 104,39% dari target penerimaan pajak sesuai dengan Perpres 75/2023 sebesar Rp 29,7 triliun. Berdasarkan jenis pajaknya, Pajak Penghasilan (PPh) tercatat sebesar Rp 16,305 triliun atau tumbuh 12,03% year on year (YoY).
Kemudian, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) sebesar Rp 14,693 triliun atau tumbuh 11,43%, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp 196,159 juta atau tumbuh 6,16% YoY.
Selain itu, pendapatan PPh DTP sebesar Rp 10,69 miliar atau tumbuh melambat 2,81%, dan Pajak lainnya sebesar Rp 34,89 miliar atau tumbuh 170,19%.
Baca Juga: PSI dan Partai Garuda Terancam Gagal Jadi Peserta Pemilu di Purworejo
Sedangkan, sektor kegiatan usaha yang memberi kontribusi dominan terhadap penerimaan pajak di wilayah Jakarta Timur yaitu sektor perdagangan besar dan eceran sebesar Rp10,968 triliun atau berkontribusi sebesar 34,38% terhadap total penerimaan pajak.
Kemudian, sektor industri pengolahan sebesar Rp 4,375 triliun (14,85%), sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp 3,99 triliun (11,39%), sektor administrasi pemerintahan Rp 3,378 triliun (9,58%), sektor pengangkutan dan pergudangan sebesar Rp 2,27 triliun (6,62%), serta sektor lainnya sebesar Rp 6,059 triliun (23,18%).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur Dasto Ledyanto mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat wajib pajak dan seluruh pemangku kepentingan di wilayah Kanwil DJP Jakarta Timur atas kontribusinya yang merupakan bagian penting dari pembangunan negeri ini melalui APBN.
"Semoga di Tahun 2024 Kanwil DJP Jakarta Timur dapat tetap menjaga harmoni untuk mendukung sistem perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel. Dengan pajak yang kuat, APBN sehat dan negara sejahtera," ujar Dasto dalam keterangan resminya, Jumat (12/1).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
