JAKARTA. Komunitas relawan yang tergabung dalam Relawan Arus Bawah Jokowi (ABJ) merekomendasikan kepada Pemerintah untuk membentuk dialog Jakarta-Papua dalam rangka menyelesaikan polemik di Tanah Papua.
Rekomendasi itu lahir dari forum Seminar Nasional “Pembebasan Tapol-Napol: Resolusi Masalah Papua”, bertempat di Gedung Juang ’45, Menteng, Jakarta, Selasa (30/6) kemarin.
Seminar ini dihadiri Staf Khusus Presiden RI Lenis Kogoya, Jurnalis Senior Kompas Rikard Bagun, dan Pengamat Politik Nico Harjanto. Terlihat pula hadir perwakilan dari Lembaga Masyarakat Adat Papua (LMA), Organisasi Mahasiswa, dan para relawan.
Ketua Umum ABJ Veldy Reynold mengatakan, dibanding harus mendiamkan masalah yang tak kunjung selesai, ABJ memilih berupaya mendorong terciptanya Forum Dialog Nasional Jakarta-Papua guna penyelesaian polemik Papua dengan cara damai.
“Resolusi penyelesaian masalah Papua harus bisa segera dirumuskan dengan cepat, tepat dan cermat. Maka dibutuhkan kerjasama semua stakeholder agar dialog yang intens dengan masyarakat Papua dapat tercipta,” kata Veldy.
Selain itu, menurut Veldy, para stakeholder harus membangun kesepahaman komprehensif atas kondisi Papua, sehingga tidak ada lagi kekerasan.
Sementara, Rikard Bagun dalam uraiannya menegaskan pentingnya melepaskan stigma rakyat Papua sebagai pemberontak. "Sudah saatnya segregasi semacam ini dihilangkan. Rakyat Papua dan kita semua sama cinta damai," kata Rikard.
Rikard berharap, kebijakan Presiden terkait penyelesaian Papua harus dimulai dengan narasi yang baik dan diterima rakyat Papua. "Pengistilahan yang salah berpengaruh terhadap cara pandang penyelesaian," kata dia.
Sejalan dengan itu, pengamat politik Nico Harjanto berpendapat bahwa memang pendekatan yang berbeda harus dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ketika ingin membuat kebijakan untuk masyarakat Papua.
“Pendekatan dialog yang dilakukan oleh Presiden terhadap rakyat Papua ketika membebaskan lima tahanan politik asal papua memang sudah tepat. Karena memang seharusnya dalam sebuah Negara yang demokratis sudah tidak ada lagi tahanan politik,” ungkap Nico.
Pendekatan-pendekatan ini membawa harapan bagi rakyat. Pemerintah hendak mendengar dan masyarakat juga dapat bersuara. Oleh karena itu, Nico mendorong agar segera diselenggarakan Dialog Papua-Jakarta yang efektif dan punya tujuan yang konkret.
Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus Presiden Republik Indonesia (RI) yang juga Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua Lenis Kagoyo menyatakan, saat ini dia sedang menyiapkan tahapan-tahapan penyelesaian berbagai masalah di Papua bersama Presiden.
Lenis menjamin komitmen Presiden sangat kuat untuk menciptakan Papua sebagai tanah damai. Menurut dia, ide apapun yang muncul dari masyarakat Indonesia dalam rangka membangun tanah Papua pasti akan ditanggapi dengan sigap oleh Presiden Jokowi termasuk ide terkait usulan membentuk Forum Dialog Jakarta-Papua. (Sonya Helen Sinombor)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
