Saat penangkapan Benny, polisi menemukan sejumlah dokumen mengenai perjuangan OPM dan Surat Keputusan Dewan Musyawarah Masyarakat Koteka dan lainnya. Dokumen-dokumen ini dimiliki Wenda sebagai bagian dari jaringan kerja sama dengan kelompok OPM.
Di pengadilan, Wenda didakwa jaksa setempat, telah bekerja sama dengan OPM berupaya membangun keresahan di kalangan masyarakat, memisahkan Papua dari Negara Kesatuan RI.
Difasilitasi Bertemu PBB
Benny Wenda memiliki kiprah dan jaringan yang cukup luas di ranah internasional. Dia bahkan pernah bertemu Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa. Pemerintah Vanuatu menjadi pihak yang memfasilitasi tokoh pembebasan Papua Barat itu untuk bertemu Komisi Tinggi HAM PBB. Pertemuan terjadi di sela kunjungan kehormatan delegasi Vanuatu ke kantor KTHAM pada Jumat 25 Januari 2019.
Kehadiran Benny ternyata mengejutkan KTHAM karena pembahasannya berbeda dengan tujuan kedatangan delegasi Vanuatu ke kantor KTHAM, yakni untuk membahas pelaksanaan Universal Periodic Review (UPR) HAM Vanuatu.
Ditambah lagi, Benny tidak tercatat sebagai delegasi resmi Vanuatu. Atas hal ini, Pemerintah RI telah melayangkan protes keras terhadap Pemerintah Vanuatu. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menilai Vanuatu tidak memiliki iktikad baik terkait penghormatan atas kedaulatan wilayah negara Indonesia dengan memfasilitasi Benny Wenda.
Klaim Bentuk Serikat Pembebasan Papua Barat
Benny melalui akun media sosialnya mengklaim telah membentuk United Liberation for West Papua (ULMWP) atau Serikat Pembebasan Papua Barat. Dia menolak label separatis dan penjahat oleh Pemerintah NKRI. Merespons hal tersebut, Kodam XVII/Cenderawasih menilai itu hanyalah bentuk propaganda Benny untuk mencari perhatian dunia internasional.
"Untuk klaim Benny Wenda bahwa dia telah menggabungkan tiga faksi sayap militer dari Organisasi Papua Merdeka (OPM), saya kira itu hanya sifatnya propaganda untuk kepentingan popularitas pribadi Benny Wenda," ujar Wakapendam XVII/Cenderawasih, Letkol Inf Dax Sianturi, di Jayapura, Jumat (5/7).
Intelijen Indonesia selalu memonitor setiap arus komunikasi kelompok-kelompok tersebut dan fakta yang ditemukan sangat berbeda dengan apa yang diklaim Benny Wenda.
"Pada dasarnya tiga faksi sayap militer tersebut justru tidak mengakui organisasi ULMWP yang diketuai oleh Benny Wenda. Antar-faksi militer yang berada di hutan belantara dengan faksi sayap politik ULMWP yang ada di luar negeri sering kami monitor dan menurut data intelijen kami, mereka tidak dalam satu kesatuan," kata dia.
Tak hanya sekali ini, Benny Wenda sering mengklaim bahwa aksi faksi militer OPM di beberapa daerah adalah atas perintah faksi politik yang ia ketuai. Dax membantahnya dan menyebut hal itu dilakukan Benny untuk mencari pendanaan di luar negeri.
"Kecenderungannya adalah Benny Wenda memanfaatkan sayap militer untuk kepentingan pribadi, untuk menghimpun dana dari luar negeri untuk kepentingan pribadi. Sementara, faksi militer yang berada di hutan belantara tidak terkoneksi langsung dengan Benny Wenda," tutur dia.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mengenal Benny Wenda, Tokoh Papua yang Dituding sebagai Dalang Kerusuhan"
Penulis : Ambaranie Nadia Kemala Movanita
Editor : Bayu Galih
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
