MATARAM. Sejumlah aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengaku belum menerima gaji dan tunjangan jabatan untuk bulan Januari 2017. Biasanya, mereka gajian pada tanggal 1 atau awal bulan.
"Tetapi sekarang tumben sudah tanggal 9 belum terima," kata Yadi salah seorang PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi NTB di Mataram, Senin.
Ia menuturkan, tidak tahu persis apa alasan di balik keterlambatan gaji tersebut. Namun dirinya memperkirakan keterlambatan gaji itu salah satunya karena terbentuknya OPD baru. Meski begitu, dirinya memaklumi keterlambatan pembayaran gaji tersebut.
Senada dengan hal itu, salah seorang ASN yang enggan disebutkan namanya, bahkan mempertanyakan alasan belum dibayarnya gaji mereka. Karena beberapa rekannya kerja di satuan lain, seperti petugas Satuan Polisi Pamong Praja sudah menerima gaji. "Coba teman-teman media tanyakan kenapa sampai tanggal 9 belum juga gaji kita terima," terangnya.
Sementara itu, Kepala BPKAD NTB Supran, tidak memungkiri adanya keterlambatan gaji para pegawai tersebut. Kendati ia menegaskan dana untuk pembayaran gaji ASN sebetulnya sudah siap.
"Tinggal SKPD memproses pengajuan surat perintah membayar (SPM), sampaikan ke BPKAD, tinggal kita keluarkan rekomendasi Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) ke bank supaya bisa di ambil," jelasnya.
Dia mengatakan keterlambatan pembayaran gaji itu, disebabkan adanya OPD baru. Yang kemudian berimbas pada mutasi dan reposisi jabatan. Sehingga berpengaruh terhadap pembayaran gaji para PNS.
"Kalau kita inginnya tanggal 1 sudah terbayar tetapi karena ada perubahan regulasi, OPD baru dilanjutkan mutasi jabatn dan pelantikan makanya menjadi terlambat, jadi bukan karena di sengaja," terangnya.
Menurut Supran sejak terbentuknya OPD baru, terjadi peningkatan angka pembayaran gaji ASN. Karena jumlah ASN menjadi bertambah dari 7.300 orang, menjadi 7.860 orang.
"Sebelum ada penambahan pegawai, kita setiap bulan menyiapkan uang Rp 28 miliar, sekarang karena ada pengalihan SMA sederajat ke provinsi menjadi Rp60 miliar jumlah itu di hitung tunjangan beras, suami istri," imbuhnya.
Sementara terkait tenaga honorer, Supran memastikan tetap ada pembayaran. Namun, jumlahnya tidak sama seperti PNS.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
