JAKARTA. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono meminta jajaran lurah dan camat memantau pengurus RT dan RW di wilayah mereka masing-masing. Meski RT dan RW bukan PNS DKI, Sumarsono menegaskan mereka tetap harus netral dalam pilkada ini.
"Khusus untuk lurah dan camat, tolong dipantau RT dan RW-nya. RT dan RW tetap harus netral walau bukan PNS karena dia entitas yang dibentuk dengan SK," ujar Sumarsono di Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Jalan Yos Sudarso, Kamis (16/3).
Sumarsono mengatakan, pengurus RT dan RW secara pribadi boleh mendukung pasangan calon tertentu. Namun, mereka tidak boleh mengatasnamakan lembaga RT dan RW. Sumarsono mencontohkan surat edaran RT/RW yang sempat viral.
"Termasuk yang kemarin ramai di TV, ada pernyataan untuk tidak nyoblos salah satu paslon, dalam surat tertulis 'mengetahui RT dan RW', lalu ada tanda tangan. Ini bagaimana ini," kata Sumarsono.
Ia meminta lurah dan camat untuk melapor ke wali kota masing-masing jika tidak sanggup melaksanakan itu. Sumarsono juga mempersilahkan lurah untuk mundur dari wilayah itu jika tidak sanggup.
"Sampaikan ke saya, 'Pak saya mau bergeser dari wilayah ini karena tidak sanggup lagi'. Besok saya jamin akan bergeser," kata Sumarsono.
Selain soal netralitas RT dan RW, Sumarsono meminta lurah dan camat untuk mengajak warga yang belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap, agar segera mengurus. PNS DKI juga harus menggunakan hak suaranya pada hari pencoblosan nanti.
"Soal siapa yang dicoblos, terserah dari hati nurani masing-masing. Tidak ada arahan dari Balai Kota. Tapi jangan sampai ada PNS yang enggak ikut nyoblos," kata Sumarsono. (Jessi Carina)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
