JAKARTA. Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan proyek tanggul raksasa Jakarta atau yang dikenal dengan proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Pada tahap awal, bagian proyek yang akan segera dibangun adalah tanggul bagian A atau tanggul bagian dalam, yakni tanggul pembatas antara daratan Jakarta dengan laut.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, kelanjutan proyek tanggul raksasa ini sudah diputuskan dalam sidang kabinet beberapa waktu lalu. Pemerintah memperkirakan, pembangunan tahap awal akan menelan dana Rp 3 triliun.
Menurut Basuki, pembiayaan pembangunan tanggul ini akan ditanggung oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah DKI Jakarta. "Porsi anggaran yang ditanggung masing-masing pihak 50%," katanya pekan lalu.
Artinya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah DKI Jakarta akan menanggung biaya pembangunan proyek ini masing-masing Rp 1,5 triliun. Basuki bilang, untuk bagian pemerintah pusat, tahun ini pemerintah lewat Kementerian PU mengalokasikan anggaran Rp 150 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 untuk proyek tanggul raksasa Jakarta.
Skema pembiayaan proyek tanggul bagian A ini sedikit berubah. Semula, selain pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, rencananya perusahaan pengembang swasta yang telah mendapatkan izin reklamasi 17 pulau di sepanjang pantai Jakarta diwajibkan untuk ikut mendanai proyek ini.
Kini skema ini berubah, kata Basuki, lantaran tanggul bagian A tetap harus dibangun dengan atau tanpa proyek NCICD. "Pengerjaan proyek tanggul bagian A akan segera dilaksanakan," ujar Basuki.
Desain dari Korea
Catatan saja, mega proyek tanggul raksasa yang diperkirakan menelan investasi hingga Rp 500 triliun ini akan dibangun dalam beberapa tahap. Pembangunan tanggul bagian A yang akan membatasi daratan Jakarta dengan laut ditargetkan selesai tahun 2017. Sementara itu, tanggul bagian B dan C atau tanggul luar ditargetkan rampung 2030.
Selain membangun tanggul bagian A, Basuki bilang, pemerintah juga akan mematangkan konsep tanggul bagian B dan C dengan bantuan hibah dari Korea Selatan. "Selama ini yang desain Garuda belum konkret. Datanya masih awal. Dengan bantuan Korea Selatan nantinya akan dilengkapi lagi," ungkapnya.
Proyek Tanggul Raksasa Jakarta ini dibangun untuk mengatasi masalah banjir di kawasan Pantai Utara Jakarta. Selain itu, tanggul ini akan digunakan untuk menyimpan cadangan air bersih bagi warga Jakarta. Peletakan batu pertama proyek ini telah dilakukan di era pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono.
Di awal pemerintahannya, Presiden Joko Widodo mengevaluasi ulang kelanjutan proyek ini. Jokowi akhirnya melanjutkan proyek ini dengan catatan perencanaan proyek harus diperbaiki.
Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir bilang, evaluasi perencanaan proyek ini dilakukan agar penyelesaian masalah krisis air bersih, banjir dan sampah di sungai DKI Jakarta dan daerah sekitarnya bisa terintegrasi.
Sebelumnya, Direktur Kerjasama Pemerintah dan Swasta Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas) Bastari Pandji Indra bilang, perbaikan konsep proyek Tanggul Raksasa Jakarta dilakukan terhadap penanganan masalah air di hulu Jakarta, yakni di daerah provinsi Jawa Barat dan Banten dan aliran air sungai yang dialirkan ke tanggul ini.
Konsep sebelumnya, menurut Pandji, belum mengkaji masalah di hulu secara komprehensif. "Konsep dulu baru tentang hilir tanggul. Masalah bagaimana di hulu, banjir, limbah dan airnya di hulu belum dikaji," kata Panji.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
