LINGKUNGAN HIDUP - JAKARTA. Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta menghentikan sementara operasional Refuse Derived Fuel alias RDF Rorotan di Jakarta Utara, menyusul protes warga sekitar.
Ke depan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan, pihaknya akan selalu memastikan pengelolaan RDF bersifat transparan dan melibatkan warga dalam setiap prosesnya.
Oleh karena itu, pengoperasian RDF Plant Rorotan dihentikan sementara sampai proses penyempurnaan selesai.
"Tidak akan ada uji coba ataupun operasional sebelum seluruh aspek teknis, terutama pengendalian bau dan emisi, benar-benar teratasi," tegasnya di RDF Rorotan, Selasa (25/3).
Sebagai bentuk upaya mengontrol kualitas udara, Asep bilang, DLH DKI Jakarta memasang empat stasiun pemantauan kualitas udara (SPKU). Hal ini juga berdasarkan permintaan dari Gubernur DKI Pramono Anung.
Empat SPKU tersebut berada di RDF Rorotan dan perumahan Cluster Shinano Jakarta Garden City (JGC). Lalu, di perumahan Harapan Indah dan Metland JGC.
Baca Juga: Pemprov Jakarta Sudah Tuntaskan Peta Jalan Pengelolaan Sampah 2025-2026
"Kami punya UPT (unit pelaksana teknis), unit khusus yang menangani masalah SPKU ini," kata Asep.
Selain memastikan bunker dan gudang telah kosong, DLH juga mengupayakan penambahan deodorizer untuk menghilangkan bau akibat commissioning.
"Di sini sudah ada deodorizer yang existing terpasang di area bunker, tapi belum ada penambahan di ruang operasi dan ruang produk. Masih dalam proses," ujar Asep.
Tak hanya teknis, DLH juga memprioritaskan penanganan kesehatan warga yang terdampak pengoperasian RDF Rorotan.
Asep menuturkan, warga yang terdampak pasca commissioning terdiri dari 11 orang dengan ISPA dan tiga orang dengan peradangan mata. Namun, mereka telah mendapatkan fasilitas kesehatan secara gratis dan sudan pulih.
"Kami selalu siap siaga untuk memantau kesehatan warga. Kami juga siap untuk terus memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat jika dibutuhkan," jelas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
