JAKARTA. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali melakukan rotasi besar-besaran di lingkungan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Senin (18/5). Rotasi terhadap 649 pejabat eselon III dan IV di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta itu dilakukan untuk lebih mengoptimalkan kembali kerja pegawai.
Pengamat politik Ray Rangkuti menilai, rotasi besar-besaran itu bagian dari penyesuaian dengan kerja Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Menurut dia, ada dua target besar yang akan dicapai Ahok pada rotasi ini. Pertama soal perbaikan pola kerja; dan kedua terkait tujuan yang ingin dicapai.
"Secara umum birokrasi kita punya kelambanan dalam bekerja. Dan sudah terbayangkan birokrasi akan kesulitan menghadapi hal tersebut," kata Ray, saat dihubungi Kompas.com, Jakarta, Senin (18/5).
Ia menilai, etos kerja yang cepat, transparan, dan bersih selama ini belum bisa terealisasikan dengan baik di Pemprov DKI Jakarta. Menurut dia, tidak menutup kemungkinan hal tersebut menjadi penilaian dalam rotasi pejabat DKI ini. Selama ini, kultur birokrasi yang lamban serta tidak transparan memengaruhi kinerja Pemprov DKI.
"Ahok merasa bukan soal kapasitas, tapi kultur yang tidak terbangun. Kapasitas bagus, pandai, tapi etos dan budaya kerja yang tidak memadai menjadi masalah tersendiri," kata Ray.
Rotasi ini seharusnya juga menjadi sinyal bagi para pejabat DKI untuk melakukan perubahan kultur kerja. "Ini bisa sebagai warning pejabat lain untuk ikut serta dalam kultur kerja yang ingin diubah Ahok," kata Ray.
Pada hari ini, Pemprov DKI merotasi ratusan pejabatnya. Pejabat yang didemosi atau di-grounded menjadi staf sebanyak 41 orang. Sementara, 174 PNS mendapatkan promosi jabatan, 352 pegawai dirotasi dengan SKPD yang sama, dan 13 pejabat pindah ke SKPD lain. (Kahfi Dirga Cahya)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
