JAKARTA. Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama meminta Dinas Perhubungan DKI bergerak cepat merealisasikan program sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP). Bahkan, ia meminta Dishub DKI untuk dapat menjalankan ERP tahun ini.
"Saya minta tahun ini (ERP) harus sudah jalan, akhir tahun (ERP) sudah (berjalan)," kata Basuki di Balai Kota, Senin (16/2).
Basuki pun meminta Dishub DKI segera mengumumkan lelang kepada perusahaan swasta pada bulan Maret mendatang. Pengumuman lelang itu berlaku bagi perusahaan-perusahaan yang berminat menjalankan sistem jalan berbayar di dua koridor yang ada, yakni koridor Jalan MH Thamrin dan Jalan HR Rasuna Said.
Basuki menjelaskan, sistem ERP hingga saat ini belum dapat dijalankan karena ada beberapa kendala. Hal ini, misalnya, ketiadaan ada peraturan daerah (Perda) terkait pelaksanaan ERP di Jakarta.
Selain itu, sedianya Basuki menyerahkan perihal infrastruktur ERP kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Namun ternyata, secara hukum, PT Jakpro tidak bisa berkuasa penuh. Jika PT Jakpro ingin menjalankan ERP, ia harus mengikuti lelang bersama perusahaan lain. Adapun dua perusahaan swasta yang telah melakukan uji coba adalah Kapsch (Swedia) dan Q-Free (Norwegia).
Kapsch melakukan uji coba pemasangan gate (gerbang) ERP di sepanjang Jalan MH Thamrin-Sudirman dan Q-Free melakukan ujicoba di sepanjang Jalan HR Rasuna Said. Tidak hanya memasang gate, kedua perusahaan itu juga menguji coba alat pendeteksi on board unit (OBU) yang terpasang di beberapa kendaraan.
"ERP nanti diurus sama UP (unit pengelola) ERP dan nantinya pendapatan (pendapatan asli daerah) yang didapat bisa dibagi 70:30 atau 60:40, sistem bagi hasilnya seperti UP Perparkiran dengan operator di meteran parkir," kata Basuki. (Kurnia Sari Aziza)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
