JAKARTA. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mendukung ide Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa untuk mempublikasikan pelanggan pekerja seks komersial (PSK) di media sosial. Tindakan itu sebagai bentuk hukuman sosial bagi para pria "hidung belang".
"Bagus dong, harusnya yang di Hotel (Jakarta) Selatan dulu dikeluarin (penjaja PSK) yang (tarifnya) Rp 80 juta sampai Rp 200 juta," kata Basuki, di Balai Kota, Rabu (20/5).
Di sisi lain, Basuki juga mengaku penasaran dengan dugaan banyaknya pejabat yang menggunakan jasa PSK dengan tarif "selangit". Pasalnya, lanjut dia, oknum pejabat yang menggunakan jasa PSK bernilai ratusan juta rupiah patut diduga menerima gratifikasi.
"Mereka (oknum pejabat) merasa untung, karena kalau uangnya untuk menyogok pejabat Rp 500 juta dibilang menghina, kalau kasih Rp 1-2 miliar belum tentu dapat proyek. Tapi kan kalau dikasih cewek (PSK dengan tarif) Rp 200 juta masih untung kan Rp 300 juta. Siapa tahu pikirannya begitu kan? Makanya saya ingin lihat dan ingin tahu oknum itu, jangan-jangan ada perbuatan gratifikasi nanti," kata Basuki.
Seperti luas diberitakan, Mensos berharap adanya hukuman setimpal pada semua pihak yang terlibat prostitusi, baik mucikari, PSK maupun pelanggannya. Berkaca pada Swedia, semua pihak yang terlibat prostitusi wajib diberi hukuman. Bahkan di sana, lanjut dia, pelanggan jasa PSK, wajahnya harus dipublikasikan selain dikenakan sanksi denda.
"Kalau itu bisa dilakukan pasti akan dapat mencegah meluasnya praktik prostitusi," kata Khofifah, Selasa malam. (Kurnia Sari Aziza)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
