JAKARTA. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan Pemprov DKI tidak akan memberi subsidi untuk tarif Light Rail Transit (LRT). Meski demikian, ia mengupayakan penetapan tarif yang masih terjangkau oleh warga ibu kota.
"Tarifnnya bisa Rp 15 ribu-lah. Kereta api tarifnya juga dihitung per stasiun kan," kata Basuki, di Balai Kota, Kamis (18/6).
Basuki menjelaskan, subsidi atau Public Service Obligation (PSO) hanya akan diberikan untuk transjakarta, tidak untuk LRT. Sebab, sasaran penumpang LRT adalah masyarakat kelas menengah ke atas.
Pembangunan LRT akan dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jakarta Propertindo. Moda transportasi massal berbasis rel layang itu sistemnya persis seperti kereta rel listrik (KRL) oleh PT KCJ.
"Yang menggunakan kereta api juga sekarang kelas menengah ke atas. Mereka juga enggak kasih PSO untuk jarak jauh. Makanya saya bilang, yang penting jalannya, pemerintah yang bangun, harganya bisa ditekan," kata Basuki.
Rencananya, Pemprov DKI akan mengalokasikan Rp 500 miliar dari APBD Perubahan 2015 untuk pembangunan jalan koridor I (Kelapa Gading-Kebayoran Lama) dan pada APBD 2016, akan dialokasikan anggaran yang lebih besar lagi. Ia menargetkan akhir tahun ini, pembangunan infrastruktur LRT sudah dapat dilaksanakan.
Adapun Pemprov DKI berencana membangun LRT di tujuh koridor. Ketujuh koridor itu, yakni Kebayoran Lama-Kelapa Gading (21,6 km), Tanah Abang-Pulo Mas (17,6 km), Joglo-Tanah Abang (11 km), Puri Kembangan-Tanah Abang (9,3 km), Pesing-Kelapa Gading (20,7 km), Pesing-Bandara Soekarno-Hatta (18,5 Km), dan Cempaka Putih-Ancol (10 km). (Kurnia Sari Aziza)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
