JAKARTA. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut swakelola tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Bantargebang oleh Dinas Kebersihan DKI Jakarta menyebabkan banyak permasalahan terjadi.
Salah satunya terjadinya antrean truk di TPST Bantargebang yang mencapai 12 jam pada Minggu (16/10/2016). Ia menduga banyaknya masalah ini sebagai upaya untuk kembali mengalihkan pengelolaan kepada pihak swasta.
"Makanya kami evaluasi aja. Yang pasti saya sudah bilang, jangan mimpi (TPST Bantargebang) mau dikasih ke swasta."
"Jadi enggak usah orang dalam mainin kami, tujuannya nanti ujung-ujung mengatakan mau kasih (pengelolaan TPST Bantargebang) ke swasta kembali, enggak ada," kata Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (19/10).
Dia menyebut, antrean truk sampah di TPST Bantargebang membuktikan sampah-sampah warga benar-benar dibuang ke sana. Sebab, sebelumnya swasta pengelola TPST Bantargebang atau PT Godang Tua Jaya, kata dia, kerap mempermainkan truk sampah.
"Kan berarti dulu truknya enggak pernah masuk (TPST Bantargebang). Makanya atur jalan saja," kata Basuki.
Hanya saja, Basuki meyakini, permasalahan antrean truk sampah sudah diselesaikan.
Wakil Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Ali Maulana Hakim menjelaskan, ada beberapa penyebab yang memicu lamanya antrean saat truk akan masuk ke TPST Bantargebang.
Penyebab pertama, kata Ali, karena faktor cuaca. Proses pembuangan sampah akan berhenti selama hujan deras mengguyur TPST Bantargebang. Penyebab kedua, terjadi peningkatan konsentrasi pembuangan sampah dalam satu waktu.
Untuk mencegah hal itu, Dinas Kebersihan DKI membagi waktu pembuangan sampah di Bantargebang mulai pagi, siang, sore dan malam. Adapun penyebab ketiga, yakni momen saat mengisi bahan bakar minyak (BBM).
Dinas Kebersihan DKI Jakarta saat ini mengoperasikan 1.200 unit truk sampah. Kadang saat pengisian BBM ini bisa menimbulkan antrean.
"Tetapi selalu kami antisipasi jangan sampai ada pihak-pihak yang sengaja ingin menimbulkan permasalahan di TPST ini. Mungkin ada pihak yang kurang berkenan dengan pengambilalihan ini. Tapi sejauh ini di dalam TPST tidak ada," ujar Ali. (Kurnia Sari Aziza)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
