"Ke depan kita berharap, program-program pembenahan sungai, baik itu dengan pendekatan naturalisasi maupun kombinasi dengan normalisasi, dilakukan di empat sungai utama yang sudah disepakati Pemprov DKI dengan Kementerian PUPR yaitu kali Ciliwung, Pesanggrahan, Angke, Sunter," urai Nirwono.
Ia menjabarkan, program pembenahan kombinasi naturalisasi dan normalisasi sungai itu antara lain pelebaran sungai dengan ukuran 7,5 meter dikali 7,5 meter, pengerukan, dan penataan di sisi kiri-kanan sungai. Nirwono pun berharap, pembenahan sungai tersebut bisa secara bertahap dilakukan pada 2022.
"Kita harapkan pada 2022 minimal secara bertahap sudah mulai dilakukan pembenahan empat sungai dari 13 sungai utama di DKI," jelasnya.
PR kedua bagi Pemprov DKI, kata Nirwono, adalah membenahi drainase secara besar-besaran. Hal itu ia simpulkan setelah membandingkan banjir kiriman yang terjadi tahun ini dengan banjir lokal pada 2020.
Baca Juga: Banjir Jakarta, kunjungan masyarakat ke pusat perbelanjaan turun 5%
Menurutnya, sistem drainase secara teknis hanya berfungsi 33 persen dan cuma bisa menampung intensitas hujan 100 milimeter per hari.
"(banjir 2021) Ini diperburuk oleh sistem drainase yang hanya berfungsi secara teknis 33 persen dan hanya bisa menampung intensitas hujan 100 milimeter per hari," ucap Nirwono.
"Oleh karena itu, diperlukan rehabilitasi secara besar-besaran seluruh drainese di Jakarta secara bertahap tentunya dari yang ada sekarang," lanjutnya.
PR ketiga, menurut Nirwono, adalah pembenahan kawasan pesisir di Jakarta. "Dan ketiga yang tidak kalah penting adalah pembenahan kawasan pesisir Pembenahan ini untuk mengantisipasi adanya banjir rob yang sering terjadi setiap air laut mengalami pasang," kata Nirwono. "Tiga hal tadi PR Pemprov DKI ke depan," tutupnya. (Theresia Ruth Simanjuntak)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pakar Tata Kota: Pemprov DKI Belum Mampu Atasi Banjir Tahunan di Jakarta, Seharusnya Bisa Diantisipasi"
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
