JAKARTA. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mendukung terobosan yang dilakukan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dengan menggandeng e-commerce lokal. Sehingga, penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan pemerintah dalam e-katalog semakin beragam dan mudah didapat, serta dapat membantu mempercepat pelaksanaannya.
Bahkan, pejabat yang lebih akrab disapa Ahok ini lebih memilih sistem e-katalog ketimbang e-tendering dalam pengadaan barang dan jasa di wilayah ibukota. "Lebih cepat prosesnya," kata dia, Kamis (26/5).
Menurut Ahok, pengadaan barang dan jasa yang dilakukan lewat lelang harus melalui banyak tahapan sehingga perlu waktu yang panjang. Misalnya, mulai dari pengumuman pendaftaran, tahapan seleksi, hingga penetapan pemenang.
Produk hasil pengadaan secara lelang juga kerap tidak memuaskan lantaran penetapan pemenangnya lebih didasarkan dari segi harga. "E-katalog kan kami juga sudah bisa rinci, dan juga sudah tahu semua spesifikasinya," ujar dia.
Selain itu, dengan e-katalog pengusaha-pengusahal lokal juga bisa turut andil untuk menawarkan produknya, sehingga bisa menggairahkan industri kecil di dalam negeri. "Dulu ada kritik kalau kami gunakan e-katalog itu akan mematikan industri kecil, sekarang buktinya industri alat kesehatan di Yogyakarta dan Solo itu justru berkembang dengan baik," kata dia.
Namun, Ahok tidak merinci seberapa besar porsi pengadaan APBD DKI Jakarta yang dilakukan lewat e-katalog atau e-tendering. Yang jelas, sejumlah pengadaan pemprov seperti peralatan kesehatan, obat-obatan, bus Transjakarta, makanan untuk kebun binatan, serta pekerjaan pengaspalan jalan raya telah memanfaatkan e-katalog.
"Sangat besar, misalnya saja unytuk aspal hotmix itu nilainya bisa Rp 2-3 triliun lewat dinas pekerjaan umum, kami bisa cepat mengerjakan sampai di seluruh kampung," kata dia.
Agus Prabowo, Kepala LKPP mengakui, saat ini memang baru DKI Jakarta yang secara intensif memanfaatkan e-katalog untuk pengadaan barang dan jasa. "Kami sedang bekerja sama dengan 24 daerah lagi termasuk kabupaten/kota yang akan kami siapkan untuk memiliki kapasitas e-katalog, seperti Badung dan Gorontalo," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
