DKI JAKARTA - JAKARTA. Kepala Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Nasrudin Djoko Surjono mengatakan, proyek infrastruktur DKI Jakarta senilai Rp 571 triliun bukan program yang baru dicanangkan. Akan tetapi, sudah dan sedang berjalan sampai dengan tahun 2030.
"Sehingga ada short term, medium term dan long term," kata Nasrudin kepada Kontan, Selasa (25/2).
Baca Juga: Kondisi Ekonomi Kurang Mendukung, Mayapada Menahan Rencana Ekspansi di Tahun Ini
Nasrudin mengatakan, dari proyek infrastruktur tersebut terdapat proyek yang sudah tahap implementasi atau pelaksanaan di tahun 2020 maupun proses pengadaan diantaranya Pembangunan Rumah Susun, MRT fase 2, pengendalian banjir, pengelolaan limbah (Jakarta Sewerage System) di beberapa zona.
Selain itu, masih ada proyek yang masih dalam perencanaan seperti pengembangan jaringan LRT, pemenuhan air bersih SPAM Karian, SPAM Buaran dan lainnya.
"Mengingat investasi pembangunan infrastruktur sangat besar dana yang dibutuhkan, selain optimalisasi dari APBD serta APBN juga dikaji skema pembiayaan alternatif seperti obligasi, pelibatan pihak swasta melalui skema kerjasama pemerintah-swasta untuk sektor-sektor yang dimungkinkan," tutur Nasrudin.
Baca Juga: Luhut soal kinerja Prabowo: Mantap lah
Sebagai informasi, rencana pembangunan proyek infrastruktur DKI Jakarta senilai Rp 571 triliun tersebut ditargetkan akan berlangsung selama 10 tahun hingga 2030. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan akan membagi pembangunan dalam beberapa tahap. Tahap pertama 2020-2022, tahap kedua tahun 2023-2025, dan terakhir tahun 2026-2030.
Sembilan proyek senilai Rp 571 triliun tersebut antara lain :
- Pengembangan jaringan rel kereta moda raya terpadu (MRT) menjadi 223 kilometer senilai Rp 214 triliun
- Pengembangan jaringan rel kereta light rail transit (LRT) menjadi 116 kilometer senilai Rp 60 triliun
- Pengembangan panjang rute Transjakarta menjadi 2.149 kilometer senilai Rp 10 triliun
- Pengendalian banjir dan penambahan pasokan air senilai Rp 70 triliun
- Pembangunan jaringan rel elevated loopline sepanjang 27 kilometer senilai Rp 27 triliun
- Penyediaan permukiman hingga 600.000 unit (fasilitas pembiayaan 30%) senilai Rp 90 triliun
- Peningkatan cakupan air bersih hingga 100% penduduk DKI senilai Rp 27 triliun
- Peningkatan cakupan jaringan air limbah hingga 81% penduduk DKI senilai Rp 69 triliun
- Revitalisasi angkot (first and last mile transport) hingga 20.000 unit senilai Rp 4 triliun
Baca Juga: Tahun lalu, investor baru di pasar modal paling banyak dari Jawa Barat
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
