/2014/08/04/1778924459.jpg)
PEKANBARU. Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Riau menyatakan kinerja pertambangan minyak dan gas bumi (migas) di Riau mengalami penurunan yang signifikan pada triwulan pertama tahun 2015. Rata-rata, produksi migas hanya157 barel per hari.
"Lifting minyak bumi di Riau pada triwulan pertama tahun ini rata-rata mencapai 157 barel per hari atau turun 51,97% (year on year) dibanding periode yang sama tahun lalu," papar Kepala Perwakilan BI Riau, Mahdi Muhammad di Pekanbaru, Jumat (18/6).
Penurunan kinerja tersebut, ucap dia, diperkirakan akibat penurunan kinerja lifting berbagai sumur-sumur minyak yang sudah tua dan terdapat di kabupaten/kota provinsi itu karena dimakan usia.
Sementara disisi lain, minimnya penemuan sumur minyak baru karena terkendala perizinan yang juga mengakibatkan kinerja di sektor itu semakin tidak prospektif lagi.
"Permasalahan perizinan antara lain izin eksploitasi, izin penegembangan sumur dan fasilitas produksi serta izin lingkungan termasuk pembuangan limbah, dimana terjadi tumpang tindih antara peraturan dari beberapa pihak yang memiliki kewenangan," bebernya.
Meski demikian, lanjut Mahdi, beberapa perusahaan berusaha menekan penurunan laju produksi melalui penggunaan alat-alat "drilling" berteknologi tinggi dan injeksi uap.
Kemudian menggunakan bahan-bahan kimia seperti injeksi kuman dan bahan-bahan kimia lainnya, agar dapat mengambil sisa-sisa minyak dari perut bumi.
"Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu (SKK) Migas telah merencanakan ekplorasi sebanyak 33 sumur baru di seluruh nusantara dengan total biaya sebesar US$ 1.482," terangnya.
Sunaryo, Wakil Ketua DPRD Riau sebelumnya mengatakan, penurunan kinerja sektor migas telah berdampak bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami penurunan, disamping harga minyak dunia yang sedang merosot.
"Salah satu sektor yang mendukung PAD bagi Riau adalah sektor migas. Namun, sektor ini sudah mulai menurun dengan adanya pengurangan DBH migas dari pusat kepada provinsi sekitar 1,5 triliun. Dari sebelumnya Rp 2,4 triliun pada tahun lalu, tinggal sekitar Rp 890 miliar tahun ini," ucapnya.
Menurut dia, perlu upaya lain dilakukan pemerintah provinsi agar PAD tetap besar. Contoh, maksimalkan pendapatan sektor lain seperti sektor pajak daerah atau lainnya karena dengan menurunnya PAD sangat berpengaruh pada APBD Provinsi Riau.
"Pastinya akan seperti itu. Tapi, memang sekarang sedang ada rasionalisasi di semua bidang dan tentu kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Mau tidak mau, ya harus seperti ini. Tapi, penurunan DBH migas ini juga terjadi secara nasional," bebernya. (Muhammad Said)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
