JAKARTA. Tidak seperti di Jawa dan Sumatra yang kini sudah dibangun sejumlah ruas tol, sebagian besar daerah di Provinsi Papua bahkan belum memiliki jalan kabupaten. Misalnya, Kabupaten Lanny Jaya dalam beberapa tahun terakhir tengah mengupayakan program "no isolation", yakni kampanye untuk menyiapkan akses 39 distrik.
Meski demikian, Sekretaris Daerah Lanny Jaya, Christian Sohilait menyebut, proses membuka jalan sebagai akses warga tidak mudah dan butuh biaya besar. "Kita pikir di sana buka jalan saja Rp 1,7 miliar per kilometer, kalau untuk bangun jalan aspal Rp 2,5 miliar," ujar Christ di Jakarta, Senin (17/4).
Tak hanya biaya mahal, pembukaan jalan juga sering terkendala. Christ menuturkan, seringkali saat petugas dari pemerintah kabupaten (pemkab) sampai di lapangan ada palang-palang yang dibuat oleh beberapa orang atau ada pohon milik warga.
Hambatan ini hanya bisa disingkirkan jika ada ganti rugi untuk warga. Akibatnya, dana tidak terduga muncul, anggaran pun membengkak.
Selain itu, ada beberapa tantangan lain yang dihadapi Lanny Jaya dalam membuka dan membangun jalan. Kendala pertama, kata Christ, semua material dan alat yang digunakan untuk membuka jalan, harus diantar dengan pesawat. Sayangnya, pesawat ini tidak bisa beroperasi jika tidak ada bahan bakar.
Bahan bakar avtur ini harus didatangkan dari Jayapura yang juga membutuhkan biaya tinggi. Apalagi, bukan hanya Lanny Jaya yang memerlukannya, melainkan kabupaten-kabupaten lain di Papua. "Kalau distribusi bahan bakar lambat, pembangunan juga lambat," imbuh Christ.
Kendala selanjutnya, penentuan trase. Ia menjelaskan, sebelum menentukan trase, pemkab melakukan pemetaan dan survei menggunakan pesawat tanpa awak atau drone. Misalnya, sudah diketahui trase harus putar gunung, tetapi berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, ketika di lapangan perhitungannya bisa berbeda. Inilah yang membuat penetapan trase saja membutuhkan waktu karena harus berpindah-pindah.
(Arimbi Ramadhiani)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
