CITAYAM FASHION WEEK - JAKARTA. Beberapa waktu belakangan, ajang Citayam Fashion Week menjadi viral.
Hal itu bermula ketika petugas gabungan dari kepolisian, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP melakukan pembubaran terhadap Citayam Fashion Week pada Rabu (27/7/2022).
Pembubaran dilakukan karena kerumunan massa di kawasan Dukuh Atas, Sudirman, Jakarta Pusat dinilai mengganggu lalu lintas.
Terlebih zebra cross yang seharusnya digunakan sebagai tempat penyeberangan malah dialihfungsikan menjadi catwalk.
Menanggapi Citayam Fashion Week yang dibubarkan petugas gabungan, sosiolog Universitas Indonesia (UI), Ida Ruwaida, ikut buka suara.
Dia mengatakan, polemik yang kian hari melanda Citayam Fashion Week tidak bisa dilepaskan dari pembiaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
"Lebih karena faktor pembiaran, sekali lagi pemerintah yang mungkin mengasumsikan ini (Citayam Fashion Week) musiman," ujar Ida kepada Kompas.com, Kamis (28/8/2022).
Baca Juga: Makin Ramai, Polisi Berlakukan Kebijakan Buka Tutup Jalur Citayam Fashion Week
"Kalau dibiarkan berminggu-minggu tiap hari siapa yang nggak terganggu?"
"Siapa yang disalahkan? Masa anak-anak itu yang disalahkan? Kan nggak bisa disalahkan karena nggak ada ketegasan dan kemudian sikap tegas," tambah dia.
Ida mengutarakan, Pemprov DKI Jakarta seharusnya sejak awal segera bergerak cepat ketika ajang fashion show jalanan tersebut makin viral.
Apalagi muda-mudi yang berasal dari luar Citayam, Bojonggede, dan Depok mulai memadati kawasan Dukuh Atas, Sudirman, Jakarta Pusat saban sore.
"Ini 'kan sudah selesai liburan sekolah, tapi ternyata makin ramai. Harusnya pemerintah bersikap tegas udah selesai liburan, ya udah," tutur Ida.
"Kalau pun mereka mau diberi ruang ya boleh Sabtu-Minggu, weekend di Dukuh Atas sebetulnya bisa (diatur) kayak CFD, ada jam-jamnya."
Baca Juga: Sedih, Ini Curhatan Baim Wong soal Hak Merek Citayam Fashion Week yang Viral
Kritik cara pembubaran
Meski menyarankan agar Citayam Fashion Week diatur oleh Pemprov DKI Jakarta, Ida mengkritik cara pembubaran yang dilakukan. Apalagi muda-mudi yang berkerumun di Dukuh Atas, Sudirman berhadapan dengan Satpol PP.
Ia menilai kehadiran Satpol PP di kawasan tersebut seolah-olah sedang menertibkan gelandangan, pengemis, dan pedagang kaki lima.
Dalam hal ini, Ida menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta tidak mengambil pendekatan kekerasan terhadap muda-mudi yang nongkrong di Citayam Fashion Week.
"Memang, ini mereka kan anak pinggiran yang nongkrong di daerah elite bisnis, hotel, dan sebagainya," ungkap dia.
"Sehingga lebih melihatnya dari kacamata negatif," sambung Ida.
Mengingat Citayam Fashion Week kian hari semakin ramai, Ida meminta Pemprov DKI Jakarta untuk menetapkan waktu kapan saja fashion show jalanan ini bisa dimulai.
Dia mencontohkan kebijakan untuk menggelar CFD yang bisa diterapkan untuk menangani Citayam Fashion Week. Ida juga meminta Pemprov DKI Jakarta tidak menjadikan bocah Citayam Fashion Week sebagai kambing hitam atas kemacetan yang terjadi.
Baca Juga: DJKI: Ada Tiga Pemohon Merek Citayam Fashion Week, Satu Sudah Dicabut
"Enggak pakai itu (Citayam Fashion Week) juga macet tiap hari gitu. Dulu aja becak yang disalahin 'kan," kata Ida.
Lebih lanjut, dia menyarankan Pemprov DKI Jakarta untuk tidak membubarkan Citayam Fashion Week. Menurut Ida, berkumpulnya muda-mudi di sana merupakan cerminan kurangnya ruang berkumpul dan untuk menyalurkan ekspresi.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pembubaran Citayam Fashion Week, Buntut Pembiaran Pemerintah"
Penulis : Yefta Christopherus Asia Sanjaya
Editor : Glori K. Wadrianto
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
