Pihak daerah Jember pun mengajukan keberatan tersebut ke Menteri ESDM Ignatius Jonan. Bahkan, langkah itu berlanjut dengan gugatan sengketa perundang-undangan dengan menempuh jalur non litigasi melalui Kementerian Hukum dan HAM RI.
Dalam persidangan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas ESDM Provinsi Jatim mengakui tidak memiliki bukti koordinasi dengan Pemkab Jember untuk menetapkan Blok Silo.
"Koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menetapkan suatu wilayah menjadi wilayah pertambangan," sebut keterangan resmi dari Pemkab Jember.
Baca Juga: Keraguan China Sempat Bawa Harga Emas Hari Ini Ke level Tertinggi
Akhirnya, gugatan pihak Jember dikabulkan dan Kementerian ESDM menerbitkan Keputusan Menteri ESDM No 23 K/MEM/2019 tentang perubahan atas Kepmen Nomor 1802 K/30/MEM/2018 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Periode Tahun 2018.
Dalam konsideran Kepmen ini, disebutkan bahwa pencabutan itu sebagai pelaksanaan atas hasil penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur non litigasi dengan nomor register 31/NL/2018 di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI.
Kepmen itu berisi, Lampiran IV dalam Kepmen ESDM Nomor 1802 K/30/MEM/2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Keputusan itu berlaku sejak ditetapkan oleh Menteri ESDM Ignatius Jonan pada 6 Februari 2019.
Baca Juga: Kompak dengan mata uang Asia lain, rupiah melemah jelang tengah hari
Sebagai informasi, dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1805.K/30/MEM/2018 tentang Harga Kompensasi Data Informasi dan Informasi Penggunaan Lahan WIUP dan WIUPK Periode 2018, WIUP eksplorasi blok tambang emas Silo memiliki luas wilayah 4.023 hektare (ha). Dengan rincian, kawasan hutan seluas 1.406 ha dan areal penggunaan lain 2.617 ha.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
