PERTUMBUHAN EKONOMI - JAKARTA. DKI Jakarta memasuki usia ke-493 tahun pada Senin (22/6) kemarin. Jatuh bangun Jakarta di sepanjang tahun ini diperkirakan dapat mengganggu perekonomian.
Center of Reform on Economics (CORE) memprediksi, ekonomi di wilayah ibu kota ini bakal kontraksi. Penyebab utama datang setelah Jakarta memberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang akhirnya menghantam aktivitas ekonomi dan bisnis.
Baca Juga: Ramalan Morgan Stanley: Ekonomi RI pulih ke level sebelum Covid-19 di kuartal IV 2020
Ekonomi CORE Mohammad Faisal mengatakan, selama ini pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta selalu di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Namun di tahun ini, pertumbuhan ekonomi Jakarta berpotensi kontraksi khususnya di kuartal II-2020.
PSBB yang dilakukan untuk menekan penyebaran virus corona memang membuat sejumlah sektor yang biasanya menjadi penyumbang ekonomi Jakarta melorot. Sektor-sektor tersebut adalah perdagangan dan jasa, transportasi dan pariwisata.
Faisal bilang, pemberlakuan new normal memang bisa meredam kontraksi seiring dengan aktivitas dan mobilitas ekonomi yang kembali berjalan.
"Tetapi belum mampu mengembalikan ke kondisi sebelum wabah karena masih adanya batasan-batasan. Wabah masih menyebar dan turunnya daya beli sebagian masyarakat Jakarta," katanya kepada Kontan.co.id, Selasa (23/6).
Karena itu, dia memprediksi ekonomi Jakarta di 2020 bakal ada di kisaran -1% hingga 2%. Angka ini jauh dibandingkan capaian tahun lalu. Asal tahu saja, pertumbuhan ekonomi Jakarta di 2019 lalu capai 5,89%.
Jika terjadi gelombang kedua penyebaran Covid-19 dan pengetatan PSBB kembali diberlakukan, maka pertumbuhan ekonomi Jakarta bisa lebih anjlok dari proyeksi tersebut.
"Itu dengan asumsi tidak terjadi second wave wabah pada enam bulan terakhir ini. Tapi kalau wabah kembali meningkat, maka potensi pertumbuhan ekonomi bisa lebih rendah lagi," sebut Faisal.
Baca Juga: ADB memprediksi ekonomi Indonesia kontraksi 1% di tahun 2020
Oleh sebab itu, Faisal menegaskan bahwa pendekatan kesehatan memang mesti dikedepankan, karena menghentikan penyebaran Covid-19 adalah sumber masalahnya. Fokus pada penanganan kesehatan itu mesti dibarengi dengan pemberlakuan kebijakan yang konsisten terhadap penerapan PSBB dan protokol new normal.
Tak kalah penting juga menyangkut implementasi stimulus, baik bantuan sosial kepada masyarakat miskin maupun relaksasi pajak bagi pelaku usaha dan subsidi kredit bagi UMKM. "Dengan catatan, stimulus tersebut harus dieksekusi dengan cepat dan tepat sasaran," pungkas Faisal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
