Dijelaskan Paulus, sejatinya ada juga kabupaten di Papua yang terbuka, berkolaborasi dengan masyarakat, sehingga dari aspek keamanan pun lebih baik. Menurut Paulus, masyarakat Papua ingin sosok pemimpin hadir.
“Presiden bolak-balik memberi keteladanan, datang langsung, harusnya penyelenggara negara juga sama. Kalau kami aparat di depan, kami hanya dinilai penegakan hukum, kalau penyelenggaraan negara sudah jelas, mekanisme sistemnya. Kalau kesejahteraan dilakukan baik, keamanan akan baik juga kok,” katanya.
Baca Juga: Realisasi penyaluran TKDD hingga 31 Agustus 2020 mencapai Rp 557,4 triliun
Sementara itu, Tenaga ahli Deputi V dari Kantor Staf Presiden RI Laus Deo Calvin Rumayom menjelaskan, KSP saat ini sudah dan terus membuka komunikasi dengan pemda, masyarakat di Papua, karena Presiden memberi catatan terkait beberapa hal, seperti Pilkada maupun Otsus.
KSP pun selama 6 bulan terakhir, melakukan komunikasi, menggali informasi soal Otsus dimana ada kesan memang belum semua kabupaten kota menunjukkan keterbukaan untuk mengevaluasi dari Otsus yang sudah jalan.
Meski begitu, ada juga kabupaten yang sudah secara mandiri melakukan evaluasi seperti Jayapura.
“Ini bisa menjadi contoh baik wilayah lain, mengevaluasi mandiri untuk memastikan otsus yang selama bergulir, hasilnya bagi masyarakat apa saja, dan jadi gambaran memperbaiki yang belum terealisasi,” ujarnya.
KSP terus mendorong agar fasilitas dasar betul betul dilaksanakan pemerintah. KSP sebagai debottlenecking, akan terus memastikan agar semua yang menjadi hak masyarakat seperti akses untuk meningkatkan distribusi barang.
KSP juga berkoordinasi dengan Bappenas, BPKP, agar berbagai program di level kementerian yang berkaitan dengan Papua dan Papua Barat benar-benar dilaksanakan.
