Close | x
kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR14.572
  • SUN93,03 -0,06%
  • EMAS610.041 0,33%

Disurati Pemprov DKI karena Jakarta krisis obat, ini kata BPJS Kesehatan

Selasa, 11 September 2018 / 15:01 WIB

Disurati Pemprov DKI karena Jakarta krisis obat, ini kata BPJS Kesehatan
ILUSTRASI. Petugas Melayani Nasabah BPJS Kesehatan



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Humas BPJS kesehatan M Iqbal Anas Ma'ruf meminta pihak rumah sakit umum daerah (RSUD) di Jakarta menelusuri penyebab pasti terjadinya krisis obat. 

Ia menanggapi Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah yang menyebut bahwa terjadinya krisis obat tersebut disebabkan karena BPJS Kesehatan terlambat membayar tagihan biaya pelayanan kesehatan warga ke pihak rumah sakit. 


"Jadi kekosongan obat itu bisa karena stok pabrik kosong, atau karena rumah sakit yang tidak pesan, yang ketiga karena tidak punya uang untuk memesan," ujar Iqbal saat dihubungi Kompas.com, Selasa (11/9).

Iqbal mengatakan, penelusuran ini mestinya dilakukan terlebih dahulu sebelum berkesimpulan bahwa krisis obat tersebut disebabkan keterlambatan pembayaran tagihan pihak BPJS.

Meski demikian, Iqbal mengakui adanya keterlambatan pembayaran tagihan di sejumlah rumah sakit, termasuk di RSUD-RSUD di Jakarta.

"Tapi RSUD kan pembiayaan tidak murni dari BPJS dari pemprov juga. Ketika itu ada kan harusnya dari manajemen RS yang harus ada skala prioritas, mana (anggaran) yang harus diikeluarkan terlebih dahulu," ujar dia. 

Persoalan krisis obat ini dibahas dalam rapat Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2018 pada Senin (10/9). 

Saefullah mengatakan, setiap bulan Pemprov DKI selalu tepat waktu membayar setoran ke BPJS Kesehatan. Namun, menurut dia, BPJS Kesehatan terlambat membayar tagihan yang diajukan pihak rumah sakit. Padahal, setiap bulan rumah sakit banyak melayani pasien BPJS.

Seharusnya, lanjut dia, BPJS Kesehatan membayar tunggakan tepat waktu. Situasi ini membuat keuangan rumah sakit terganggu dan dokter-dokter juga telat dibayar. 

Atas kondisi itu, Kepala Inspektorat DKI Jakarta Michael Rolandi menyarankan tiap RSUD mengusulkan anggaran untuk menalangi pembelian obat itu pada pembahasan anggaran perubahan 2018.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Disurati Pemprov karena Jakarta Krisis Obat, Ini Kata BPJS

Sumber : Kompas.com
Editor: Sanny Cicilia

Video Pilihan

TERBARU
Seleksi CPNS 2018
KONTAN TV
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0026 || diagnostic_api_kanan = 0.0552 || diagnostic_web = 1.1156

Close [X]
×