kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR14.871
  • SUN90,98 -0,39%
  • EMAS612.058 0,33%

RSUD krisis obat, Pemprov DKI Jakarta layangkan surat ke BPJS Kesehatan

Senin, 10 September 2018 / 21:14 WIB

RSUD krisis obat, Pemprov DKI Jakarta layangkan surat ke BPJS Kesehatan
ILUSTRASI. Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan, RSUD di Jakarta mengalami krisis obat karena BPJS Kesehatan terlambat membayar tagihan biaya pelayanan kesehatan warga ke pihak rumah sakit. 

"Rumah sakit ini sudah tidak bisa beli obat, terus orang datang ke rumah sakit bagaimana, enggak ada obat? Dokternya juga lebih cenderung kepengin jadi dokter puskesmas karena jelas ada TKD (tunjangan kerja daerah)," ujar Saefullah, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (10/9). 


Persoalan ini dibahas dalam rapat Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2018. 

Saefullah mengatakan, setiap bulan Pemprov DKI selalu tepat waktu membayar setoran ke BPJS Kesehatan. 

Namun, BPJS Kesehatan terlambat membayar tagihan yang diajukan pihak rumah sakit. Padahal setiap bulan rumah sakit banyak melayani pasien BPJS. 

Seharusnya, lanjut dia, BPJS Kesehatan membayar tunggakan tepat waktu. Situasi ini membuat keuangan rumah sakit terganggu dan dokter-dokter juga telat dibayar. 

Atas kondisi itu, anggota banggar DPRD DKI Jakarta bertanya apakah APBD bisa digunakan untuk menalangi tagihan BPJS Kesehatan. 
Kepala Inspektorat DKI Jakarta Michael Rolandi menyarankan tiap RSUD mengusulkan anggaran untuk menalangi itu pada pembahasan anggaran perubahan 2018.  

"Kalau sudah seperti ini menurut saya ada baiknya kita lakukan penganggaran subsidi di rumah sakit melalui belanjanya," ujar Michael. 

Subsidi yang dimaksud adalah subsidi bunga.

Michael mengatakan, pihak RSUD sebenarnya bisa meminjam dana ke Bank DKI untuk menalangi tagihan yang belum dibayar BPJS Kesehatan. 

Namun, selama ini RSUD keberatan membayar bunga pinjaman. 

Oleh karena itu, dana APBD-P bisa digunakan untuk membayar bunganya. 

Namun, Saefullah mengingatkan bahwa ini sebenarnya menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan karena telat membayar tagihan. 

Dia akan menyurati BPJS Kesehatan agar tidak telat membayar tagihan. 

Saefullah mengatakan tidak mungkin Pemprov DKI menganggarkan subsidi bunga terus menerus tiap tahun. 

"BPJS pusat harus kami surati, ini bagaimana kondisinya seperti ini, harus berapa lama? Jaminannya seperti apa? Toh DKI selama ini bayar kewajibannya sangat lancar setoran ke BPJS. Giliaran rumah sakit narik ke BPJS itu malah ada masalah," kata Saefullah.

Saat ini, anggaran untuk subsidi bunga belum diketuk dalam rapat banggar. Dinas Kesehatan diminta menentukan besar anggaran yang akan diminta untuk subsidi. (Jessi Carina)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com berjudul: RSUD di Jakarta Krisis Obat, Pemprov DKI Surati BPJS Kesehatan


Sumber : Kompas.com
Editor: Herlina Kartika

KEBIJAKAN DKI

TERBARU
KONTAN TV
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0032 || diagnostic_api_kanan = 0.0603 || diagnostic_web = 0.3740

Close [X]
×