JAKARTA. Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta mulai mempersiapkan sejumlah infrastruktur pendukung pengelolaan sampah secara swakelola.
"Kalau ke depan sampah kami harus swakelola dan tidak bergantung lagi pada swasta, kami sudah siapkan sejumlah rencananya," kata Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Isnawa Adji, Kamis (19/11).
Menurut dia, DKI membutuhkan dana awal pengelolaan sampah swadaya sebesar Rp 300 miliar yang diperuntukan bagi pengadaan alat berat, truk, dan biaya operasional.
"Saya perkirakan butuh sekitar Rp 300 miliar dana swakelola sampah untuk beli alat berat dan sebagainya," katanya.
Menurut dia, dana tersebut relatif tidak terlalu memberatkan keuangan DKI mengingat besaran dana tersebut sebanding dengan besaran dana kompensasi sampah yang setiap tahun dibayarkan DKI kepada pengelola swasta, yakni PT Godang Tua Jaya.
"Sebetulnya hanya pengalihan dana saja kalau harus putus kontrak. Jadi dana kompensasinya masuk ke swakelola," katanya.
Isnawa memastikan pihaknya mulai 2016 tidak akan lagi bergantung pada truk sampah milik swasta, sebab pihaknya telah mengalokasikan dana pembelanjaan 950 truk sampah pada 2016.
"Jumlah truk sampah itu di luar 836 truk sampah yang ada sekarang, di mana sebanyak 40%-nya rombeng," katanya.
Dikatakan Isnawa, kenaikan Upah minimum Provinsi DKI pada 2016 sebesar Rp 3,1 juta menjadi salah satu daya tawar pihaknya untuk merekrut Petugas Harian Lepas (PHL) kebersihan.
"Saat ini pekerja di TPST Bantargebang kabarnya hanya digaji Rp 700.000 hingga Rp 1,2 juta per bulan. Nanti akan saya tawarkan mereka jadi PHL kebersihan. Tahun depan UMP kita Rp 3,1 juta dan mereka tetap bekerja di TPST Bantargebang," katanya.
Selain itu, DKI juga tengah mempersiapkan pembangunan "Intermediate Treatment Facility' (ITF) sebagai kantong sampah di wilayah DKI agar volume sampah yang sampai di Bantargebang dapat ditekan sedikit mungkin.
"Tahun 2016 kita akan bangun satu dulu di Cakung Cilincing," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
