Dorong proyek EBT, Pemprov Kalimantan Utara gelar Summit Investment Forum 2021

Selasa, 23 November 2021 | 15:49 WIB   Reporter: Tendi Mahadi
Dorong proyek EBT, Pemprov Kalimantan Utara gelar Summit Investment Forum 2021


INFRASTRUKTUR DAERAH - JAKARTA. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bertekad mewujudkan ketahanan energi dengan pengembangan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan mengembangkan energi baru terbarukan dengan memanfaatkan potensi daerah. 

PLTA yang akan dibangun ada di sungai Mentarang dan sungai Kayan. “Jumlahnya jika digabung dengan beberapa PLTA lain akan mencapai 21.955 Megawatt,” kata Gubernur Kalimantan Utara Zainal A. Paliwang dalam keterangannya, Selasa (23/11).

Tekad tersebut merupakan salah satu rencana Pemerintah Kalimantan Utara yang akan disampaikan kepada para investor dalam Summit Investment Forum yang digelar dalam dua tema besar pada Selasa, 23 November 2021. Acara ini digelar secara hibrid, langsung di lokasi di Tanjung Selor, ibukota provinsi ini, dan disiarkan secara daring.

Tema pertama berlangsung diskusi umum berupa paparan seluruh potensi dan rencana pembangunan Provinsi Kalimantan Utara. Sedangkan tema ke dua dipecah dalam tiga kelompok bahasan yang berlangsung secara bersamaan. Pemecahan ini dimaksudkan agar para peserta forum fokus pada bidang yang diminati untuk investasi.

Baca Juga: Lakukan penanaman jagung di Jeneponto, Sulsel, ini permintaan Jokowi

Zainal mengatakan bahwa sesungguhnya Kalimantan Utara memiliki potensi energi fosil yang melimpah seperti gas alam, minyak bumi, dan batubara. Namun, menurutnya, daerahnya ingin ikut andil dalam upaya pengembangan ekonomi hijau dengan pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT).

Hal ini sekaligus mendukung pencapaian target Program Transisi Energi Menuju Net Zero Emission. Penggunaan EBT akan berkontribusi pada pengurangan penggunaan energi fosil, emisi karbon yang dihasilkan dari proses pembakaran energi fosil adalah penyebab terjadinya perubahan iklim yang mengakibatkan kenaikan suhu bumi dan perubahan iklim yang mengancam keanekaragaman hayati.

Khusus untuk EBT, Kalimantan Utara memanfaatkan potensi sumber daya air yang berupa sungai dan air terjun untuk pembangunan pembangkit listrik baik skala besar (PLTA) ataupun skala kecil (PLTMH). Di wilayah provinsi ini terdapat lima aliran sungai besar yang memiliki potensi pengembangan pembangkit listrik EBT (PLTA) dengan potensi perkiraan total sebesar 21.955 MW.

Salah satunya saat ini sudah mengantongi izin lengkap dan akan memasuki tahap konstruksi, yakni PLTA sungai Kayan di Kabupaten Bulungan yang memiliki potensi kapasitas 9 ribu MW. Sedangkan PLTA Sungai Mentarang di Kabupaten Malinau yang memiliki potensi kapasitas 1375 MW sudah memiliki izin prinsip dan masuk tahap studi kelayakan.

Keseriusan membangun pusat pembangkit listrik ini seiring dengan rencana lain pemerintah Provinsi Kalimantan Utara membangun Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi di Kabupaten Bulungan. 

Baca Juga: Daftar UMP 2022 se-Jawa, daerah mana yang tertinggi?

Zainal optimistis progres KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi tahun ini berjalan tanpa ada kendala. Luasan KIPI nantinya akan sebesar 10.100 hektare. Dalam aturannya, izin lokasi diberikan untuk tiga tahun ditambah 30 persen penguasaan lahan. Aturan itu berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 5/2015. Saat ini, terdapat 10 perusahaan yang berinvestasi di KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi.

Di antaranya Al-Bassam Petroleum Equipment Company (APECO), PT Kayan Patria Propertindo (KPP), PT Kayan Patria Industri (KPI), PT Pelabuhan Indonesia, PT Aman Mulia Gemilang, PT Indonesia Strategis Industri, dan PT Adhidaya Suryakencana.

Selain dua target tersebut, pekerjaan besar lain yang dilakukan Pemerintah Kalimantan Utara adalah perkebunan dan pertanian yang akan masuk dalam program lumbung pangan (food estate). Hal lain lagi adalah pengembangan pariwisata, lalu kesehatan dan pendidikan.

Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Yansen TP mengatakan potensi lahan pertanian di wilayahnya berupa lahan kebun seluas 36.460 hektare, ladang atau huma 38.615 hektare, dan sawah seluas 10.776 hektare. “Masih ada lahan seluas 121.542 hektare yang saat ini belum digarap,” katanya.

Selanjutnya: Upah minimum Provinsi Jawa Tengah naik 0,78% pada 2022, ini besarannya

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi

Terbaru