Keduanya berbeda pendapat saat menyampaikan pernyataan pers di Kawasan Monas, setelah memantau dampak banjir melalui udara. Basuki menilai bahwa banjir terjadi akibat luapan air sungai. Dari 33 kilo meter kali Ciliwung baru 16 KM yang dinormalisasi.
Menurutnya, luapan air tidak terjadi pada aliran sungai yang dinormalisasi. "Mohon maaf bapak gubernur selama penyusuran kali Ciliwung ternyata sepanjang 33 km itu yang sudah ditangani, dinormalisasi 16 km. Di 16 km itu kita lihat insyaallah aman dari luapan," kata Basuki di Monas, Rabu, (1/1).
Menurut Basuki harus diskusikan sisa panjang sungai yang belum dinormalisasikan itu. Termasuk kali Pasangrahan yang menuju Banjir Kanal Timur. Pihaknya kata Basuki sedang menunggu kesepakatan dengan masyarakat untuk pembebasan lahan yang akan terdampak normalisasi sungai.
Baca Juga: Jaringan terganggu karena banjir, Telekomunikasi Indonesia (TLKM) siapkan genset
"Kami menunggu sekarang kesepakatan dengan masyarakat. Alhamdulillah menurut beliau masyarakat sudah diskusi dan insyaallah masyarakat bisa menerima itu, mudah-mudaham bisa kita tangani," katanya.
Mendengar pernyataan tersebut, Anies yang berada di sebelah Basuki lalu menyanggahnya. Menurut Gubernur, selama tidak ada pengendalian air yang masuk ke Jakarta, maka upaya apapun yang dilakukan tidak akan berdampak signifikan.
"Mohon maaf pak menteri saya harus berpandangan karena tadi bapak menyampaikan. Jadi, selama air dibiarkan dari selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan, maka apa pun yang kita lakukan di pesisir termasuk di Jakarta tidak akan bisa mengendalikan airnya," katanya.
Anies mencontohkan wilayah Kampung Melayu yang tetap dilanda banjir pada Maret lalu, padahal sungai yang ada di sekitarnya sudah di normalisasi. "Artinya kuncinya itu ada pada pengendalian air sebelum masuk pada kawasan pesisir," katanya.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "DPR Minta Gubernur DKI Kebut Normalisasi Sungai"
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
