DKI JAKARTA - JAKARTA. Dua pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengundurkan diri di tengah pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2020 yang menuai berbagai kritik.
Kedua pejabat itu adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Sri Mahendra Satria Wirawan dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Edy Junaedi. Bappeda punya peran cukup vital karena bertugas mengoordinasikan seluruh dokumen rancangan anggaran.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku terkejut saat Mahendra menyampaikan surat pengunduran diri. Namun, dia menghormati keputusan Mahendra.
Baca Juga: Di tengah kisruh anggaran, Kepala Bappeda dan Dinas Pariwisata DKI Jakarta mundur
"Ini adalah sikap yang perlu dihormati, perlu dihargai, ketika memilih untuk memberikan kesempatan kepada yang lain ketika memikirkan organisasi di atas kepentingan dirinya," ujar Anies di Balai Kota, Jumat (1/11).
Anies berterima kasih kepada Mahendra karena telah bertugas sebagai Kepala Bappeda selama 10 bulan sejak dilantik pada 9 Januari 2019. Sementara soal Edy yang juga mengundurkan diri, Anies belum banyak berkomentar.
Sebab, Anies belum bertemu langsung karena Edy sedang berada di luar kota. "Beliau (Edy) hanya menyerahkan surat pengunduran diri, tapi belum bertemu dan belum ada informasi lebih jauh," kata dia.
