DKI JAKARTA - JAKARTA. Dua pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengundurkan diri di tengah pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2020 yang menuai berbagai kritik.
Kedua pejabat itu adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Sri Mahendra Satria Wirawan dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Edy Junaedi. Bappeda punya peran cukup vital karena bertugas mengoordinasikan seluruh dokumen rancangan anggaran.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku terkejut saat Mahendra menyampaikan surat pengunduran diri. Namun, dia menghormati keputusan Mahendra.
Baca Juga: Di tengah kisruh anggaran, Kepala Bappeda dan Dinas Pariwisata DKI Jakarta mundur
"Ini adalah sikap yang perlu dihormati, perlu dihargai, ketika memilih untuk memberikan kesempatan kepada yang lain ketika memikirkan organisasi di atas kepentingan dirinya," ujar Anies di Balai Kota, Jumat (1/11).
Anies berterima kasih kepada Mahendra karena telah bertugas sebagai Kepala Bappeda selama 10 bulan sejak dilantik pada 9 Januari 2019. Sementara soal Edy yang juga mengundurkan diri, Anies belum banyak berkomentar.
Sebab, Anies belum bertemu langsung karena Edy sedang berada di luar kota. "Beliau (Edy) hanya menyerahkan surat pengunduran diri, tapi belum bertemu dan belum ada informasi lebih jauh," kata dia.
Anies belum menunjuk pelaksana tugas kepala Dinas Pariwisata yang akan memimpin satuan tersebut untuk sementara waktu.
Baca Juga: E-Budgeting DKI Jakarta akan diperbarui, publik bisa komentari anggaran dalam sistem
Sementara pelaksana tugas Kepala Bappeda akan dijabat Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Penduduk dan Permukiman Sri Suharti. "Ibu Suharti adalah seorang yang berpengalaman di bidang perencanaan," ucap Anies.
Edy Junaedi mengundurkan diri kemarin (31/10). Sedang Mahendra mengundurkan diri hari ini. Sebelum mereka mengundurkan diri, rancangan KUA-PPAS 2020 mendapat sorotan dan kritikan banyak pihak karena berbagai anggaran yang janggal.
Di Dinas Pariwisata, anggaran yang jadi sorotan adalah bujat Rp 5 miliar untuk lima influencer. Anggaran itu pada akhirnya dicoret. Ada juga berbagai anggaran lainnya yang janggal.
Baca Juga: Ini dia beda transparansi anggaran DKI Jakarta era Ahok dan Anies
Mahendra yang mengoordinasikan seluruh dokumen perencanaan anggaran pernah menyampaikan, setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) memang belum menyusun detail komponen anggaran. Dengan demikian, detail komponen yang dimasukan ke dalam sistem e-budgeting bukan anggaran sebenarnya.
Penulis: Nursita Sari
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "2 Pejabat DKI Mundur di Tengah Polemik Anggaran, Anies Terkejut"
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
