DKI JAKARTA - JAKARTA. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Widyastuti mengatakan, selain penambahan kapasitas Bed Occupancy Rate (BOR), Pemprov DKI Jakarta juga tengah mengusulkan untuk menambah tracer kepada pemerintah pusat, untuk menghadapi kenaikan kasus Covid-19 pasca lebaran.
Tracer atau petugas yang akan melakukan pelacakan inilah yang nantinya memegang peran penting untuk melakukan deteksi dini. Sehingga, pengendalian dapat dilakukan dengan baik.
Lonjakan kasus aktif mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa pekan terakhir, membuat seluruh pihak harus ekstra waspada mencegah Ibu Kota masuk ke fase genting pasca libur lebaran.
Maka, perlu intervensi seluruh pihak, sekaligus pihak Pemprov DKI Jakarta melalui Kepgub No. 759 Tahun 2021 dan Ingub No. 39 Tahun 2021 dengan kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro hingga 28 Juni 2021.
Baca Juga: Kasus Covid-19 melonjak, pemerintah minta masyarakat perketat protokol kesehatan
Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, kondisi pandemi di Ibu Kota menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, karena peningkatan terjadi terus-menerus dan signifikan, terutama pasca libur lebaran. Pada tanggal 31 Mei 2021 saja atau tepatnya saat perpanjangan PPKM Mikro sebelumnya, kasus aktif di Jakarta sudah menunjukkan angka 10.658 dengan positivity rate 7,6% dari hasil tes PCR.
“Selama dua minggu ini, kenaikannya konstan dan cenderung mengalami lonjakan hingga per 14 Juni 2021 kasus aktif di Jakarta mencapai angka 19.096 atau naik 9.000-an kasus. Bahkan, beberapa hari ini pertambahan kasusnya mencapai 2.000, 2.300, 2.400, dan 2.700 dengan kenaikan positivity rate yang juga signifikan di angka 17,9%,” ungkap Widyastuti dalam siaran pers yang dikutip dari website resmi ppid.jakarta.go.id Rabu (16/6).
Selain itu, adanya varian baru mutasi virus Sars-Cov-2, perlu menjadi perhatian, dimana transmisi virus ini sudah terdeteksi di Jakarta.
Widyastuti menambahkan, ada beberapa varian yang harus diwaspadai, terutama varian Delta B1617.2 yang sudah bertransmisi di Jakarta.
“Varian baru ini cukup merepotkan karena mereka memiliki kemampuan tersendiri untuk menginfeksi kita, seperti kita ambil contoh varian Delta B1617.2 yang amat mudah menyebar dan varian Beta B1351 yang amat mudah membuat gejala menjadi berat atau lebih mematikan. Meskipun menurut penelitian terakhir, seluruh varian masih dapat diantisipasi dengan vaksin, tetapi ini benar-benar harus kita waspadai bersama,” ujarnya.
Seluruh jajaran Pemprov DKI kini tengah bekerja menyiapkan antisipasi jangka pendek terlebih dahulu dengan menambah semaksimal mungkin kapasitas keterisian tempat tidur isolasi atau Bed Occupancy Rate (BOR).
Seperti diketahui, terdapat peningkatan keterisian pasien Covid-19, per tanggal 31 Mei 2021 kapasitas tempat tidur isolasi di Jakarta sebesar 6.621 dan terpakai 2.176 atau 33% dan ICU sebesar 1.014 dan terpakai 362 atau 36%.
Lebih lanjut Widyastuti menyebut, BOR DKI Jakarta naik signifikan per tanggal 14 Juni. Dimana kapasitas tempat tidur isolasi sebanyak 7.341 terisi 5.752 atau sudah menyentuh 78% hanya dalam dua minggu. Kemudian ICU sebesar 1.086 sudah terisi 773 atau 71%.
Baca Juga: Puncak lonjakan Covid-19 diramal Juni, ini yang harus dilakukan
"Dari 78% keterisian tempat tidur tersebut 25%-nya merupakan warga luar DKI Jakarta dan komitmen kami tetap untuk tak membeda-bedakan pelayanan, tetapi ini menjadi peringatan bahwa virusnya tak mengenal batas wilayah,” terangnya.
Maka, hal tersebut terus diantisipasi dengan terus menambah jumlah BOR. Pemprov DKI Jakarta juga telah menggandeng berbagai pihak dan memanfaatkan berbagai sumber daya untuk menambah BOR.
"Kami berencana menambah fasilitas isolasi mandiri bekerja sama dengan pusat dengan BNPB, seperti Rusun Nagrak Cilincing, Wisma PMII, dan Wisma Ragunan yang nantinya akan digunakan sebagai fasilitas tambahan bila Wisma atlet mengalami lonjakan orang yang harus ditangani,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur DKI Provinsi Jakarta, Anies Baswedan, terus menguatkan sinergi dan kolaborasi dengan jajaran Forkopimda serta seluruh elemen masyarakat guna mengintervensi dan mengantisipasi agar Jakarta tak masuk ke fase genting.
Nantinya, penguatan ini akan diimplikasikan dalam berbagai kegiatan, seperti operasi gabungan guna membentuk pendisiplinan kolektif. Berdasarkan pengalaman pada tahun lalu, jika Jakarta masuk fase genting, maka Pemprov DKI harus menarik rem darurat yang akan berdampak pada perekonomian.
“Ibu Kota kini dalam kondisi yang memerlukan perhatian ekstra. Bila kondisi sekarang tak terkendali, kita akan masuk fase genting, dan jika fase itu terjadi, maka kita harus ambil langkah drastis seperti yang pernah dialami bulan September dan Februari tahun lalu. Kita inginkan peristiwa itu tak berulang," terang Anies.
Oleh karena itu, Anies menekankan perlu ada kolaborasi antara warga dengan pemerintah dan penegak hukum, dalam penerapan 3M, serta di lini pemerintahan akan terus memaksimalkan pelaksanaan 3T.
Selanjutnya: Siaga I, wisatawan terutama dari Jakarta dilarang pelesiran ke Bandung Raya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
