JAKARTA. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mengatakan, boikot rapat yang dilakukan empat fraksi partai politik di DPRD DKI terhadap Pemprov DKI dilakukan karena permasalahan yang terjadi di masa lalu. Permasalahan yang dimaksud adalah soal pemotongan anggaran siluman yang ditemukan dalam APBD DKI 2015 sebesar Rp 12 triliun.
Hasto mengatakan, masih ada pihak-pihak yang tidak senang dengan tindakan yang dilakukan sehingga mereka melakukan boikot. Ada empat fraksi yang melakukan boikot, yaitu Gerindra, PKS, PPP, dan PKB.
"Asal muasalnya karena kebijakan alokasi anggaran yang dipotong oleh Pak Ahok karena anggaran tidak bersentuhan langsung dengan rakyat," kata Hasto saat ditemui di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (24/2).
Menurut dia, tindakan yang dilakukan Ahok membuat sebagian pihak yang berkepentingan jengah. Kesempatan ini, lanjut Hasto, dimanfaatkan oleh para anggota DPRD untuk membalas Ahok.
"Di masa lalu kita melihat ketegangan dengan DPRD karena ada upaya untuk memasukan APBD Rp 12 triliun, beli UPS, anggaran tidak pro rakyat," kata Hasto.
"Pak Ahok datang melawan politisasi anggaran untuk korupsi sehingga ini mungkin masih ada ketegangan di masa yang lalu dan kemudian mereka karena kepentinganya tidak terpenuhi melakuan aksi boikot," kata Hasto.
Empat fraksi parpol di DPRD itu menuntut agar Kementerian Dalam Negeri segera menetapkan kejelasan status Ahok sebagai Gubernur DKI. Ahok saat ini berstatus terdakwa dalam kasus dugaan penodaan agama.
Hasto mengatakan, Ahok dilindungi konstitusi untuk menyelesaikan masa jabatannya selama lima tahun sebagai gubernur DKI. (David Oliver Purba)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
